SAMARINDA, Swarakaltim.com – Ribuan massa yang didalamnya mahasiswa tergabung dalam berbagai organisasi bersama elemen masyarakat, termasuk komunitas ojek online (ojol), menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Teuku Umar, Senin (1/9/2025).
Massa aksi mendesak Ketua DPRD Kaltim keluar menemui mereka untuk melakukan konsolidasi terkait isu nasional maupun lokal yang dinilai penting bagi masyarakat.
Aliansi Mahakam selaku koordinator aksi menegaskan, tuntutan mereka berfokus pada reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, layanan publik, serta isu lingkungan. Salah satunya penolakan terhadap RUU KUHAP yang dianggap berpotensi menggerus hak-hak warga dalam proses peradilan.
Selain itu, massa juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka turut mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta RUU Masyarakat Adat agar kelompok rentan dan komunitas adat memperoleh landasan hukum yang lebih kuat.
Di saat bersamaan, massa menyerukan penghapusan tunjangan mewah DPR sebagai simbol penghematan dan bentuk etika pejabat publik. Pada sektor pendidikan, mereka menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, serta perbaikan akses dan mutu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Tuntutan tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud.
“Tenang rekan-rekan semua, di daerah kita sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa. Wakil rakyat siap memperjuangkan permintaan masyarakat dan tuntutan mahasiswa. Ini bukan omong kosong, tapi bukti nyata,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, juga menegaskan dukungannya terhadap seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Intinya kita sepakat dan setuju atas seluruh tuntutan aliansi Mahakam tadi. Baik itu terkait penghapusan tunjangan DPR, soal perampasan aset, dan isu lainnya. Kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkannya,” tegasnya.
Aliansi Mahakam menegaskan perjuangan mereka adalah demi masa depan bersama titik bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi untuk memastikan bahwa Kaltim tetap menjadi rumah yang aman, adil, dan layak bagi semua warganya.(DHV)
