BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud menegaskan, pentingnya menjaga stabilitas pelayanan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang akan diberlakukan pada tahun 2026.
Meski menghadapi defisit fiskal, ia menekankan agar program prioritas di bidang pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Di tengah defisit anggaran, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Tahun depan, efisiensi akan dilakukan secara nasional, bukan hanya di Balikpapan. Tapi dua program prioritas, pendidikan dan kesehatan tidak boleh bermasalah, karena ini program yang paling dirasakan masyarakat,” ujar Rahmad Mas’ud, usai melantik di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (23/10/2025)
Rahmad menegaskan, kepada Sekretaris Daerah dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan efisiensi tidak menghambat pelayanan publik, terutama di sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.
Ia menekankan, bahwa tanggung jawab pemerintah adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik, meskipun dengan keterbatasan anggaran. “Pak Sekda dan semua OPD, jangan sampai dua program prioritas itu terganggu. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rahmad juga memberi pesan khusus kepada pejabat baru di lingkungan Pemkot Balikpapan agar menjadikan kinerja dan loyalitas sebagai tolok ukur utama. Ia menyebut, ASN yang mampu bekerja dengan baik dan menunjukkan kemampuan di lapangan tidak menutup kemungkinan akan segera mendapatkan promosi jabatan.
“Kinerja kalian akan diukur dari loyalitas dan hasil kerja. Kalau baik, tentu akan dipromosikan. Tapi harus dibuktikan dulu melalui tanggung jawab dan kemampuan mengelola masyarakat,”katanya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya kemampuan ASN, khususnya yang bertugas di kecamatan dan kelurahan, untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mereka harus peka terhadap persoalan warga, mampu memberikan solusi, dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik.
“Yang terpenting adalah kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. ASN harus bisa mendengar, memahami, dan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi warga,” jelasnya.
Selain itu, Rahmad juga menekankan perlunya ASN beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi pemerintahan. Dalam era serba cepat ini, menurutnya, aparatur negara harus responsif dalam menjawab keluhan dan kebutuhan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kanal digital.
“Di tengah era digital ini, ASN dituntut mampu menjawab pertanyaan warga dengan cepat dan memberikan solusi yang tepat. Ini bagian dari tanggung jawab kita di era pelayanan publik modern,” ujar Rahmad.
Rahmad berharap semangat efisiensi dan profesionalitas ASN dapat memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, tapi bagaimana kita bisa bekerja lebih cerdas dengan sumber daya yang ada. Fokus kita tetap: masyarakat harus merasakan manfaat dari pemerintahan yang hadir dan melayani,”tutupnya.(*/pkokt-18)
