BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya menutupi kekurangan tenaga pendidik di berbagai jenjang sekolah. Setelah pemerintah pusat meniadakan mekanisme rekrutmen tenaga guru melalui jalur P3K paruh waktu, kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan menyiapkan terobosan baru melalui program Kontrak Kerja Individu (KKI) atau dikenal juga dengan Penugasan Jabatan Layanan Belajar (PJLB).
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa pola rekrutmen KKI ini, merupakan inisiatif daerah yang telah diimplementasikan di sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Makassar. Program tersebut akan mulai dijalankan di tahun anggaran 2026.
“Dalam rangka memenuhi kebutuhan guru, kita tidak bisa lagi mengangkat melalui P3K paruh waktu karena kewenangan itu ada di pemerintah pusat. Maka, kami membuat terobosan dengan pola KKI atau PJLB yang sudah terbukti berjalan di beberapa daerah,” ungkap Irfan, pada hari Kamis, 6 November 2025.
Irfan menegaskan, rekrutmen KKI akan dibuka secara kompetitif tanpa prioritas tertentu. Artinya, semua masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan sekolah, baik tingkat SD maupun SMP, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi.
“Tidak ada lagi prioritas bagi yang sudah mengabdi. Ini adalah kompetisi penuh yang terbuka bagi semua. Kami ingin mendapatkan tenaga pendidik terbaik untuk anak-anak Balikpapan,” ujarnya.
Pemerintah kota telah menyiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan KKI tahun 2026, dan diperkirakan akan mengangkat sekitar 400 hingga 500 tenaga pendidik baru melalui skema ini.
Disdikbud mencatat, kebutuhan tenaga guru di Balikpapan saat ini masih belum terpenuhi secara ideal. Dari total kebutuhan, masih terdapat kekurangan sekitar 1.000 guru di berbagai sekolah.
“Dengan banyaknya pembangunan sekolah baru, kebutuhan guru kita juga meningkat. Kuota yang diajukan belum seluruhnya disetujui, sehingga kita mencari solusi alternatif melalui KKI,” jelas Irfan.
Untuk tahun depan, pemerintah kota akan memprioritaskan penganggaran bagi sekitar 500 guru baru agar proses belajar-mengajar dapat berjalan optimal di seluruh sekolah.
“Tahun depan kami anggarkan 500 guru. Itu sudah bisa berjalan dan saya jamin mudah-mudahan tidak terpangkas,” tegasnya.
Program KKI diharapkan menjadi langkah strategis Pemkot Balikpapan dalam menjaga kualitas pendidikan di tengah meningkatnya jumlah sekolah baru dan kebutuhan tenaga pengajar.
Selain memperluas kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan, kebijakan ini juga menjadi wujud komitmen daerah dalam memperkuat layanan pendidikan tanpa bergantung penuh pada kebijakan pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kelas tanpa guru. Anak-anak Balikpapan berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan itu harus dimulai dari ketersediaan tenaga pendidik yang memadai,”tutup Irfan.(*/pknop-99)
