TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, dimana negara wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memaksimalkan fungsi pendidikan.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau juga punya kewajiban, namun berdasarkan pengamatan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sampai dengan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 alokasi anggaran pendidikan Bumi Batiwakkal baru sekitar 14,28 persen.
“Berarti masih belum memenuhi amanat konstitusi, apa yang direalisasikan Pemerintah daerah. Karena itu kami mendorong agar anggaran pendidikan di penuhi sebagaimana aturan yakni 20 persen dari total APBD, meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Feri Kombong melalui pandangan akhir saat penetapan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025.
Lanjutnya, juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Sanggam yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, penganggaran yang optimal bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional, tetapi investasi masa depan daerah.
“Kedepan kalau terpenuhi 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan, harap diarahkan untuk mengurangi disparitas antar wilayah, terutama daerah-daerah kampung terpencil dan pesisir, serta mendukung pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK),” ujar Dewan yang juga merupakan Anggota Komisi yang membidangi pendidikan di lembaga legeslatif Berau tersebut.
Masih menurut Feri, misal belum bisa 20 persen, setidaknya porsi anggaran pendidikan dapat ditingkatkan pada penyusunan anggaran berikutnya. Tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga meminta agar kualitas serapan anggaran pendidikan diperhatikan: tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di Bumi Batiwakkal. (Adv/Nht)
