SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pembahasan APBD Kalimantan Timur untuk tahun anggaran berikutnya terpaksa dihentikan sementara setelah pemerintah pusat memastikan adanya pemotongan signifikan pada dana Transfer ke Daerah (TKD). Keputusan tersebut menyebabkan rancangan keuangan daerah berubah jauh dari proyeksi awal dan mengharuskan seluruh rencana belanja disusun ulang.
Dalam dokumen KUA-PPAS sebelumnya, APBD Kaltim diprediksi berada pada kisaran Rp21,3 triliun. Namun setelah kebijakan pemangkasan TKD ditetapkan, nilai itu anjlok menjadi sekitar Rp15 triliun. Penyesuaian mendadak ini membuat tahapan pembahasan anggaran tidak lagi dapat berjalan sesuai agenda.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), M Darlis Pattalongi, menyebut dinamika ini terjadi karena pemerintah daerah sempat berharap pemotongan tersebut masih bisa dibatalkan lewat upaya negosiasi ke Kementerian Keuangan.
“Ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasannya langsung tersendat. Untuk sementara harus ditunda dulu,” ujar Darlis, Kamis (20/11/25).
Ia menambahkan Banggar pada dasarnya mengharapkan ruang kompromi di pusat terkait besaran pengurangan TKD. Namun keputusan final menetapkan pemangkasan sebesar Rp6,3 triliun tanpa ada revisi.
“Tentu kami sangat tidak siap dengan angka sebesar itu,” tegasnya.
Kondisi ini membuat Banggar harus melakukan penataan ulang terhadap seluruh pos belanja yang sudah disusun. Sebelumnya, Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahkan telah memulai pembahasan intensif selama tiga hari. Namun skala pemangkasan yang sangat besar menyebabkan diskusi tidak memungkinkan dilanjutkan tanpa pembacaan ulang seluruh komponen anggaran.
“Pembahasannya masih membutuhkan pendalaman yang lebih detail,” kata Darlis.
Atas situasi tersebut, Banggar dan TAPD sepakat menunda pertemuan lanjutan agar masing-masing bisa menggelar rapat internal dan menyusun kembali struktur anggaran sesuai kondisi terbaru. Pertemuan berikutnya baru akan ditetapkan setelah revisi dasar dilakukan, sehingga pembahasan dapat berjalan lebih objektif dan terarah.
Darlis memastikan pemangkasan TKD ini akan berimbas pada berbagai program prioritas daerah. Salah satu sektor yang berpotensi terdampak ialah pendidikan, termasuk program Gratispol yang kemungkinan besar turut mengalami penyesuaian.
“Program Gratispol kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” pungkasnya.(DHV)
