TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Subrorto, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2026, Pemerintah Bumi Batiwakkal harus super hati hati dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kenapa demikian, karena kalau mengacu pada Rancangan APBD yang telah di sampaikan, terjadi penurunan drastis. Sementara diketahui bersama, instrumen vital yang menjadi dasar hukum dan pedoman utama dalam menjalankan seluruh roda pemerintahan adalah APBD. Tanpa anggaran, Pemerintah daerah tidak dapat melakukan kegiatan operasional, pembangunan, maupun pelayanan publik.
“Jadi, supaya APBD Berau kedepan aman, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita harus besar. Salah satu sumber PAD yang DPRD terus dorong agar di maksimalkan yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), selain pajak dan retribusi dari berbagai sektor,” ungkap beliau saat berjumpa di kantor DPRD Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini.
Keseriusan legeslatif dalam mendorong peranan perusahaan daerah (Perusda) untuk berperan aktif dalam menyumbang PAD, beberapa waktu lalu DPRD telah duduk bersama dengan BUMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam operasionalnya berkaitan dengan penarikan pajak atau retribusi guna meminta pandangan mereka terhadap kondisi keungan daerah kedepan.
“Selama ini daerah kita begitu bergantung dari dana bagi hasil (DBH). Karena sumber itu mendapat kebijakan Pemerintah pusat (Pempus) harus dipotong, akhirnya APBD kita kalang kabut. Makanya kami meminta, semua sektor yang bisa menyumbang PAD, harap di maksimalkan,” ujar Wakil Rakyat asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu lagi.
Ke depan tambahnya, menyikapi kondisi keuangan daerah Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di Kota Sanggam harus disinkronkan dengan kebutuhan APBD, bukan dibuat sesuka Perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi antara Pemerintah daerah, perusahaan, dan DPRD diperlukan guna mempercepat perbaikan infrastruktur serta mengatasi hambatan anggaran yang sedang dihadapi Kabupaten Berau.
Penekanan Subroto lainnya akibat terjun bebasnya APBD Berau sejak 2026 mendatang, beberapa usulan prioritas kampung yang telah masuk, seperti jalan usaha tani, jalan pesisir, jalan Kelay, hingga pembangunan jembatan. Namun, akibat pemotongan anggaran yang sangat besar maka banyak program bakal tertunda.
“Melihat kondisi tersebut, kami menekankan bahwa dengan sisa anggaran yang tersedia, Pemerintah daerah harus mendahulukan penyelesaian pekerjaan yang sudah berjalan tetapi belum tuntas, seperti pembangunan jalan yang tersisa ratusan meter ataupun fasilitas publik—termasuk puskesmas—yang belum lengkap instalasinya. Artinya, pekerjaan yang sifatnya masih tanggung harus diselesaikan dulu. Jangan mengejar program baru sementara program lama belum selesai,” tegasnya mengakhiri. (Adv/Nht/Bin)
