SAMARINDA, Swarakltim.com – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) pada tahun anggaran 2026 membawa dampak besar terhadap pelayanan dan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa penyesuaian anggaran memaksa instansinya melakukan efisiensi di berbagai lini.
“Walaupun nanti pasti ditanyakan bagaimana pemotongan TKD, tetap kita optimalkan pelayanan kita semaksimal mungkin dengan dana yang ada,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa pemotongan TKD bukan hanya berimbas pada kesejahteraan pegawai, tetapi juga mempengaruhi ruang gerak PUPR dalam menjalankan program pembangunan. Karena itu, penghematan dilakukan mulai dari penggunaan listrik, air, hingga kebutuhan kantor lainnya.
“Kami sudah banyak melakukan pemotongan dan penghematan di dalam operasional kantor agar pembangunan fisiknya tidak terlalu banyak terpotong,” tegasnya.
Aji menjelaskan bahwa anggaran PUPR tahun ini hanya sekitar 900 miliar rupiah, jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai kurang lebih 3 triliun rupiah.
Dengan kondisi tersebut, PUPR menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan, terutama pada aspek pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Sementara itu, pembangunan baru harus dipilih secara ketat dan realistis.
“Setidak-tidaknya dalam hal pelayanan dan pemeliharaan aset-aset yang sudah ada, kita harus tetap berjalan,” jelasnya.(DHV)
