TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus memperkuat komitmennya dalam pemenuhan hak anak, menyusul peningkatan status Kabupaten Berau dari predikat Pratama menjadi Madya dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal, Elita Herlina, menyambut baik capaian tersebut dan menyebutnya sebagai bukti adanya perkembangan nyata dalam sistem perlindungan anak di daerah. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa pekerjaan rumah ke depan semakin kompleks, terutama jika Berau berambisi naik ke tingkat Nindya.
“Program kita harus benar-benar menyentuh kebutuhan anak. Jangan hanya fokus mengejar skor penilaian, tapi utamakan perlindungan yang substansial dan manfaatnya terasa langsung,” tegas salah satu Srikandi dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang telah bertahan duduk di lembaga legeslatif Berau selama beberapa periode tersebut.
Dirinya juga menilai bahwa persoalan perlindungan anak mencakup banyak aspek, bukan hanya soal pencegahan kekerasan, tetapi juga menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan emosional anak secara optimal. Karena itu, Komisi I menilai perlunya penguatan anggaran yang mendukung pembinaan dan pelayanan bagi anak.
“Regulasi saja tidak cukup. Anggaran yang berpihak, tenaga profesional yang memadai, serta pelaksanaan program yang konsisten harus berjalan beriringan. Dengan status yang meningkat, tuntutan publik juga semakin besar,” ujarnya.
Elita juga menyoroti pentingnya meningkatkan edukasi keluarga, mewujudkan lingkungan yang ramah anak, serta memperluas layanan psikologis bagi mereka yang membutuhkan. Menurutnya, aspek-aspek tersebut menjadi kunci untuk menaikkan level KLA sekaligus memastikan anak-anak Berau terlindungi secara komprehensif.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dapat mempercepat peningkatan status KLA serta menciptakan ruang hidup yang aman dan nyaman bagi seluruh anak. “Anak-anak adalah generasi penerus Berau. Melindungi mereka berarti menjaga masa depan daerah. Upaya ini harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” imbuh Elita Herlina. (Adv/Nht/Sof)
