SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan anggaran untuk penanggulangan bencana tetap tersedia pada tahun 2026 meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan besar akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kebutuhan tersebut dialokasikan melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa pemerintah tetap menyediakan anggaran darurat.
“BTT tahun depan itu ya, dananya tetap ada,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).
Nilai BTT 2026 tercatat hanya Rp33,93 miliar, turun drastis dari alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp100 miliar. Penyusutan ini mengikuti revisi pendapatan daerah yang merosot hingga Rp6,19 triliun, dari semula diproyeksikan Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan paling signifikan terjadi pada pendapatan transfer pusat. Dari proyeksi Rp9,33 triliun, dana tersebut kini hanya Rp3,13 triliun, atau turun 66,39 persen.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa BTT tidak hanya diperuntukkan untuk penanganan bencana alam, tetapi juga berbagai urgensi pemerintah seperti pengendalian inflasi dan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kaltim baru saja menyalurkan bantuan total Rp7,5 miliar untuk daerah terdampak banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Masing-masing daerah menerima Rp2,5 miliar, sesuai instruksi Gubernur Kaltim dan anjuran Kementerian Dalam Negeri.
Meski anggaran BTT tahun depan lebih kecil, Sri Wahyuni tetap yakin dana tersebut mencukupi kebutuhan penanggulangan selama situasi bencana di Kaltim tidak berada pada skala besar.
“Insya Allah cukup ada BTT. Mudah-mudahan saja Kalimantan Timur tidak ada bencana yang memerlukan dana besar,” pungkasnya.(DHV)
