SAMARINDA, Swarakaltim.com – Realisasi pendapatan Kota Samarinda pada 2025 mencapai 91,01 persen dari target, di saat yang sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhasil menempati posisi tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).
Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I DPRD Kota Samarinda, Senin (30/3/2026).
Ia menjelaskan, dari target pendapatan daerah sebesar Rp5,51 triliun, realisasi yang dicapai mencapai Rp5,02 triliun. Angka tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 94,62 persen serta pendapatan transfer sebesar 89,97 persen.
“Capaian ini menunjukkan kinerja fiskal daerah yang tetap terjaga meskipun menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.
Dari sisi belanja, Pemkot Samarinda mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,80 triliun dengan realisasi mencapai Rp5,22 triliun atau sekitar 90,10 persen. Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
Selain aspek keuangan, Andi Harun juga menyoroti capaian pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan di Samarinda berhasil ditekan dari 4,30 persen pada 2024 menjadi 3,45 persen pada 2025.
Penurunan tersebut didorong oleh program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat.
“Penurunan ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak,” jelasnya.
Tingkat pengangguran juga menurun dari 5,75 persen menjadi 5,31 persen. Sementara itu, IPM meningkat menjadi 83,53, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 83,11.
Capaian tersebut menjadikan Samarinda sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Kaltim dan melampaui rata-rata nasional.
“Ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Samarinda terus mengalami peningkatan,” katanya.
Meski demikian, ia mengakui pertumbuhan ekonomi daerah tetap dipengaruhi oleh kondisi global dan kebijakan nasional, termasuk efisiensi anggaran.
Beberapa sektor utama seperti konstruksi dan pertambangan disebut mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi.
“Efisiensi anggaran memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Di tengah tantangan tersebut, Pemkot Samarinda tetap mampu mempertahankan kinerja pemerintahan, termasuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya.
Menutup penyampaiannya, Andi Harun menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja ke depan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja agar pembangunan ke depan lebih optimal,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Pemkot Samarinda berharap stabilitas pembangunan tetap terjaga serta mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(DHV)
