BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Persoalan infrastruktur yang berdampak langsung pada keselamatan warga menjadi sorotan utama Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud dalam forum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Kota Balikpapan.
Dalam kesempatan tersebut, ia mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
Ruas yang disoroti antara lain Jalan Soekarno-Hatta Km 0 hingga Simpang Batu Ampar, serta Jalan Mulawarman menuju Teritip. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak, bergelombang, hingga berlubang pasca proyek jaringan gas berpotensi memicu kecelakaan.
“Kondisi ini sangat rawan. Jangan hanya diprogramkan, tapi harus segera dianggarkan dan diperbaiki. Ini menyangkut keselamatan warga,” tegasnya, di Balai Kota Balikpapan, pada hari Kamis, 2 April 2026.
Ia juga menyoroti persepsi masyarakat yang kerap menganggap kerusakan jalan sebagai tanggung jawab pemerintah kota, padahal sebagian ruas tersebut merupakan kewenangan provinsi.
“Warga tahunya ini tanggung jawab wali kota. Karena itu kami minta perhatian serius agar segera ditangani,” ujarnya.
Selain infrastruktur jalan, Rahmad Mas’ud turut menyinggung pentingnya penanganan banjir sebagai kebutuhan dasar yang mendesak. Ia meminta agar program pengendalian banjir di Balikpapan mendapat porsi lebih besar dalam perencanaan pembangunan provinsi.
“Banjir berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kenyamanan warga. Ini harus menjadi prioritas bersama,” katanya.
Dalam forum tersebut, ia juga menyampaikan sejumlah isu lain, seperti rencana pengembangan kawasan eks Puskib yang perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan kemacetan, serta dorongan percepatan kawasan industri Kariangau.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keselamatan warga melalui perbaikan infrastruktur harus menjadi perhatian utama dalam waktu dekat.
Berbagai masukan tersebut, Rahmad Mas’ud berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kota dan provinsi, sehingga permasalahan mendasar yang dirasakan masyarakat dapat segera teratasi.(adv-Dfbpp)
