TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dalam menjalankan tugas sehari hari baik Legislatif maupun seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Berau, seyogyanya penuh dengan tanggung jawab. Kenapa demikian, karena dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap kinerja tidak hanya dinilai secara administratif, tetapi juga berada dalam pengawasan moral dan sosial.
Sebab, selain berada dalam pengawasan Tuhan YME, seluruh penyelenggara pemerintahan juga berada dalam pengawasan langsung dari masyarakat. Hal ini menuntut setiap Aparatur Sipil Negeri (ASN) untuk bekerja secara maksimal, profesional, dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas selaku pelayan masyarakat.
“Kita ini bukan hanya diawasi oleh Allah SWT, tetapi juga oleh masyarakat. Jadi semua pekerjaan yang kita lakukan harus benar-benar maksimal,” kata Ketua lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal, Dedy Okto Nooryanto saat berbincang singkat usai beliau menghadiri kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran (TA) 2027 di kantor Bupati Berau, Jl APT Pranoto, Tanjung Redeb, Selasa (7/4/2026).
Masih menurut Dedy Okto, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga dengan menunjukkan kinerja yang nyata serta memberikan pelayanan yang terbaik. ASN tidak boleh bekerja setengah-setengah, apalagi dalam hal pelayanan publik. Kritik dan sorotan yang muncul di tengah masyarakat, termasuk melalui media sosial maupun media massa, merupakan bentuk kontrol sosial yang harus disikapi secara positif oleh Pemerintah daerah.
“Kita tidak bisa bekerja setengah-setengah. Semua harus benar-benar memberikan hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Ketika masyarakat berbicara atau mengkritik, itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi sebagai pengingat agar kita bisa evaluasi diri dan mampu berbenah dengan bekerja lebih baik lagi,” papar Petinggi di DPRD Kota Sanggam tersebut.
Pada kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan bahwa setiap masukan dari masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan. Karena pelayanan publik merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan agar mampu menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat.
“Jadi, apabila masyarakat mengkritik itu harus kita dengarkan. Jangan dihindari, tetapi dijadikan motivasi untuk berbenah. Pelayanan publik adalah cerminan kehadiran pemerintah. Kalau pelayanannya baik, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Oleh sebab itu Kita harus cepat tanggap. Jangan menunggu masalah itu besar atau viral baru kita bergerak,” pungkas Dedy Okto sekaligus mengakhiri perbincangan. (Adv/Nht/Sof)
