TANJUNG REDEB, Swarakamltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sutami, menegaskan perlunya terobosan nyata dalam membuka akses pembiayaan yang aman bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.
Menurut Sutami, banyak pelaku UMKM di Bumi Batiwakkal yang berada pada fase ingin berkembang, namun tersandera keterbatasan akses modal yang aman dan tidak memberatkan. Situasi ini, kata dia, menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha rumahan hingga sektor penginapan dan pariwisata yang saat ini mulai bergerak mengikuti tren kunjungan wisatawan.
“Skema pembiayaan yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menjadi jalan keluar, selama mekanisme penyalurannya dibuat transparan, sederhana, dan tidak menciptakan ketakutan bagi pemohon pinjaman,” ungkapnya dalam obrolan di kantornya Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb baru baru ini.
“Kebetulan lagi, banyak usaha lokal sebenarnya punya potensi besar, tapi mereka khawatir dengan beban bunga dan risiko kredit. Karena itu, program pinjaman tanpa bunga ini harus dipastikan benar-benar aman dan mudah diakses,” ujar Wakil Rakyat yang merupakan anggota Komisi II lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal itu.
Sutami juga menyoroti peran pemerintah kecamatan yang menurutnya sangat krusial. Rekomendasi administratif dari kecamatan kerap menjadi pintu awal penilaian bank terhadap kelayakan usaha, sehingga koordinasi yang baik menjadi kunci agar tidak terjadi hambatan di tahap awal pengajuan.
“Karena itu saya menekankan, bahwa dukungan birokrasi harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan justru memperlambat proses pengembangan usaha mereka,” tutur Sekretaris Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.
Selain aspek pembiayaan, Sutami turut menyinggung pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar sebagai prasyaratan berkembangnya sektor ekonomi lokal. Jalan yang layak, jaringan komunikasi yang stabil, hingga fasilitas pendukung pariwisata disebutnya sebagai bagian dari ekosistem usaha yang harus diperkuat secara simultan.
“Kalau pondasi infrastrukturnya sudah kuat, masyarakat akan lebih percaya diri mengembangkan usaha,” tambahnya.
Di tengah kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat Berau, Sutami menilai bahwa kombinasi antara akses modal tanpa bunga dan dukungan infrastruktur dapat menjadi akselerator signifikan bagi pertumbuhan UMKM. Ia berharap Pemerintah daerah segera memetakan sektor-sektor yang paling membutuhkan intervensi pembiayaan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
“Dengan skema pembiayaan yang aman dan pendampingan yang benar, saya yakin pelaku UMKM dan usaha lokal lainnya bisa tumbuh lebih pesat dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Ini bukan hanya soal menambah modal, tetapi soal membuka ruang agar masyarakat punya kesempatan yang setara untuk maju,” tutupnya. (Adv/Nht/Bin)
