BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Balikpapan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan membahas Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Kota Balikpapan. Adapun kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Balikpapan.
Menurut Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan Doris Eko Ryan Desyanto, permasalahan dualisme di internal KONI diharapkan tidak berdampak pada atlet-atlet Balikpapan. Pasalnya, di bulan depan harus sudah mengirimkan data-data atlet, karena pada aturannya sudah jelas bahwa yang berhak mengirim nama-nama atlet hanya KONI Kabupaten/Kota.
“Saya rasa itu tidak ada masalah, terkait dualisme itu harus dibuktikan dengan surat keputusan, jika dua-duanya ada SK baru bisa dikatakan dualisme, kalau satu SK berarti hanya ada masalah internal saja. Silahkan diselesaikan,” tegas Doris kepada awak media, Kamis (16/6/2022)
Lanjut Doris, pihaknya mempersilahkan mengeluarkan bukti dengan SK baik dari kubu A atau B dan tinggal dibuktikan saja. “Mana yang sah dan mana yang tidak sah,” tegasnya.
Doris menegaskan, pihaknya juga akan mengundang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan untuk mencari langkah-langkah kedepannya, supaya tidak merugikan para atlet Balikpapan. Dengan masalah internal KONI Balikpapan tentunya berdampaknya juga dengan nama baik Kota Balikpapan terkait pengiriman atlet ke provinsi. “Ini berdampak,” ucap Doris.
Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Balikpapan Hasbih Muhammad mengatakan bahwa Komisi 4 menyatakan bahwa fakta yang ada adalah surat keputusan, kalau ada kelompok lain yang menyatakan sah maka silakan tampilkan surat keputusannya. “Tidak ada dualisme di KONI Balikpapan, hanya ada satu KONI di Balikpapan dan KONI Kaltim secara tegas akan menolak, apabila ada pendaftaran atlet kontingen Porprov di luar KONI Balikpapan. Siapapun yang mendaftarkan atlet Balikpapan dalam kontingen Porprov selain KONI Balikpapan, maka kita akan tolak,” tegasnya.
Perlu diketahui, Komisi 4 DPRD dalam waktu dekat, akan mengundang Disporapar untuk mendengarkan alasan keraguan terhadap KONI yang sah. Sementara untuk para atlet sendiri, pada intinya pihaknya mengejar waktu karena bulan depan adalah waktunya menyetorkan nama para atlet.
Terkait anggaran, dengan adanya dualisme maka anggaran tidak bisa turun. Ia mengungkapkan bahwa KONI Balikpapan proses pembinaannya berjalan, anggaran yang dimaksud tidak dicairkan itu adalah anggaran pembinaan bukan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov). Pasalnya, anggaran Porprov untuk keberangkatan saat ini sudah ada di Disporapar belum masuk terkait persiapannya berupa peralatan tanding dan puslatkot, karena baru diusulkan di APBD-P. Kalau itu mau diambil ahli Disporapar tidak ada masalah.(*/TL)
