Teks Foto: Ketua komisi II DPRD Kota Samarinda Fuad Fahrudin
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL), Senin ( 03/10/2022) tadi mendatangi kantor DPRD Samarinda karena merasa penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP tidak memberikan solusi.
Terhadap penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, PKL mengeluhkan nasibnya ke wakil rakyat. Oleh karena itu komisi II DPRD Samarinda menggelar dengar pendapat bersama perwakilan PKL. Hearing yang digelar DPRD inipun dihadiri oleh OPD yang melakukan penertiban.
Ketua komisi II Fuad Fahrudin ketika dikonfirmasi media usai gelar pertemuan dengan perwakilan PKL, mengatakan penertiban yang dilakukan Pemkot Samarinda tidak relevan.
Karena kata Fuad, di sekitar penertiban tersebut maraknya para juru parkir liar, sehingga menimbulkan kesemerawutan.
Ditambahkan Fuad, pihaknya yang di komisi III tidak ada kaitannya dengan penertiban akan tetapi karena PKL mengeluhkan atas apa yang mereka alami, setidaknya pemkot seharusnya menertibkan Jukirnya.
“ Komisi ini sebenarnya kalau kita melihat tidak ada hubungannya dengan PKL, jukirnya yang bermasalah. Yang ditindak seharusnya Jukirnya,” jelas Fuad.
Ditambahkan ketua Komisi II ini, sangat menyayangkan atas penertiban yang dilakukan, karena tidak terlebih dahulu dibina dan diberi ruang untuk berkomunikasi, sehingga Komisi II memberi rekomendasi kepada PKL untuk lakukan pertemuan dengan Pemkot Samarinda.
Ia juga mengaku menyayangkan sikap Pemkot yang tidak melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada para PKL.
“Maka dari itu kami dari Komisi II setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah Kota menyimpulkan dan merekomendasikan untuk ini perlu adanya pemanggilan kembali karena menurut informasi mereka tidak diberikan ruang untuk melakukan komunikasi tapi langsung ditindak seperti itu,” ungkapnya
Fuad juga mengatakan ketika Pemkot melakukan penertibahn seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan karena alasan penertiban dilakukan karena melanggar Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Kemudian juga terkait dengan pembahasan penutupan tersebut kalau masalah RTH kita setuju semua karena Pemerintah Kota ingin melakukan penataan secara menyeluruh tapi jangan sampai hal ini dilakukan hanya di titik-titik tertentu,” bebernya. (adv-dprdsamarinda/dho)
