Foto Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah
Syarifatul, Penangananya Tidak Ada Di Daerah, Tetapi Di Pempus
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Abarasi yang terus meluas di Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau tersebut semakin membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau resah. Pasalnya pulau yang menjadi andalan wisatawan tersebut sudah berubah wajah paska abrasi yang terus menggerus pulau wisata tersebut akhir akhir ini.
Berkat perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, akhirnya ada kepastian dimana tahun 2023 abrasi Pulau Derawan bakal segera ditangani oleh Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) bagian Direktorat Jenderal Sumber Air melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor.
Tambah membuat khawatir kepulauan tersebut adalah, karena kewenangan atas abrasi pulau tersebut tidak ada di daerah. Oleh sebab itu, butuh perjuangan ke Pemerintah Pusat (Pempus) melalui bidangnya agar segera mendapat penanganan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Sya’diyah setelah memperoleh angin segar dari Kemen PPUR melalui bagian Direktorat Jenderal Sumber Air melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor.
“Meskipun daerah punya anggaran, tetap tidak boleh dikerjakan, makanya satu satunya jalan, kita harus melobi dan presentasi ke Kementerian, untung saja di Tanjung Selor itu sudah ada kantor perwakilan wilayahnya, sehingga tidak jauh jika kita ingin konsultasi masalah abrasi yang melanda pulau terkenal dengan keindahan dasar lautnya tersebut,“ jelas Syarifatul.
Keseriusan Direktorat Jenderal Sumber Air dalam hal penganan abrasi Pulau Derawan adalah dengan sudah direalisasikannya revieu design. Syarifatul berharap agar Pulau wisata bahari andalan Berau yang saat ini terpampang dalam lembaran uang baru Indonesia nominal Rp 20.000,- tersebut tahun 2023 bukan hanya ditangani, namun kelar dikerjakan.
“Setidaknya masyarakat setempat juga Pemkab tidak harus was was lagi, karena akan segera ditangani Kementrian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Air melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, “imbuh politikus Gender dari Partai Golkar tersebut. Hanya saja, untuk nominal anggaran penanganan abrasi Pulau Derawan, Syarifatul mengaku tidak ada pembahasan kearah sana. “Intinya selama sudah ada kepastian, kami sudah sangat lega,” tutur tokoh politik asal Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. (Nht/Adv).
