Foto Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Berau Elita Herlina.
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Tahun 2023 merupakan APBD tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir, karena mencapai Rp 3,5 triliun lebih. Mengingat begitu besarnya anggaran yang ada, Fraksi Partai Golkar (FPG) menyarankan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dengan tetap meningkatkan kinerja dan pengawasan agar pelaksanaan APBD sesuai dengan rencana dan arahan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu FPG juga mendorong penuntasan beberapa infrastruktur. Diantaranya yang menjadi penekanan FPG harus segera disikapi Pemerintah Daerah (Pemkab) adalah bangunan gedung gedung dan kantor kantor yang mangkrak. Apabila dituntaskan maka gedung atau perkantoran tadi pasti dapat dimanfaatkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga masyarakat, contohnya gedung pariwisata di Jl Pulau Derawan Kecamatan Tanjung Redeb yang sudah lama mangkrak.
“Pada kesempatan ini FPG meminta kegiatan lanjutan pembangunan tersebut, meskipun awal pembangunannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, namun karena tidak bisa dianggarkan lagi oleh Pemprov maka Pemda wajib melanjutkan di tahun 2023 ini,” kata Ketua FPG Elita Herlina saat menyampaikan pandagan akhir Fraksinya saat penenatapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Berau TA 2023 beberapa waktu lalu .
Diluar bangunan yang mangkrak, FPG juga mendorong dibangunnya infrastruktur dasar, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan jalan dan jembatan jembatan untuk melancarkan akses dan mobilitas ke kecamatan dan ke kampung kampung. Serta perlunya mendorong pengadaan penerangan dan jaringan telekomunikasi agar tetap dituntaskan. Dan mengenai progres pembangunan jembatan kelay III yang didorong DPRD sejak tahun lalu.
“Harapan kami tahun depan anggaran yang diporsikan untuk kegiatan pembangunan jembatan kelay III melalui APBD Kabupaten Berau memasuki ke pembangunan fisik jembatan, sebagai solusi yang pasti terhadap permasalahan yang mendesak,” jelas Dewan yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Bumi Batiwakkal tersebut.
Lanjut Elita masih mengacu pada pandangan akhir Fraksi Golkar, juga menghimbau agar Pemda memberikan alokasi penganggaran yang berimbang antara kampung dan kelurahan yang dekat perkotaan sehingga tercapai pemerataan pembangunan. “Harapan kami anggaran luar biasa besar tahun ini agar dimanfaatkan sebanyak banyaknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai anggaran untuk kepentingan kepentingan diluar rencana strategis dan tidak ada di dalam RPJMD yang sifatnya politis menjelang tahun 2024,” papar elita Herlina. (Adv/nht)
