SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komitmen Provinsi Kaltim dinilai tidak main-main untuk mendukung penuh proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Benua Etam, tepatnya di Sepaku Penajam Paser Utara (PPU).
Menurut Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, proses pengembangan pembangunan IKN harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali rakyat Kaltim maupun Provinsi seluruh Indonesia. Karena, selain mewujudkan cita-cita seluruh pendahulu Presiden RI yang menginginkan ibu kota pindah, tentunya juga sebagai warisan bangsa dan negara untuk anak cucu di masa akan datang hingga pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa.
Bahkan, Isran menegaskan, biaya pengembangan pembangunan IKN diperkirakan mencapai kurang lebih Rp466 triliun. Bagi Isran, dana tersebut masih kecil dari pada pembangunan ibu kota baru di sejumlah negara besar di dunia.
“Dengan berbagai kebijakan, jika memang tidak sanggup membangun IKN, serahkan ke Provinsi Kaltim. Karena, melalui sumber daya alam atau SDA Kaltim bisa menjadi dasar untuk mendukung pengembangan pembangunan tersebut,” tegas Isran Noor dihadapan para Insinyur se Indonesia baru-baru ini ketika Rapimnas PII 2023, di Hotel Novotel Balikpapan.
Kepastian itu, sambung Isran, siapa yang tidak mau mendukung pengembangan itu, mulai pengusaha dunia maupun investor asing diyakini berminat untuk bersama menyukseskan pembangunan IKN. Artinya, diyakini tidak ada yang tidak mau untuk berinvestasi membangun IKN.
Biaya yang dibutuhkan itu, sebut Isran, jauh lebih kecil dari pembangun ibu kota baru diberbagai negara di dunia. Contohnya, Beijing Selatan dibangun di kawasan Xiongan Rp8.200 triliun. Kemudian di Arab Saudi juga akan di bangun kota baru dengan biaya kurang lebih Rp3.000 triliun atau setara satu tahun APBN Republik Indonesia. Belum lagi di Mesir juga dibangun kota baru New Kairo di sebelah Tenggara Kairo kawasannya dengan biaya kurang lebih Rp646 triliun.
“Biaya semua itu jauh lebih besar dari alokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Indonesia. Jadi, untuk program Presiden Joko Widodo ini bagus saja. Makanya, jika ada yang menyatakan tidak sanggup, serahkan itu ke Provinsi Kaltim. Dengan berbagai kebijakan, Insyallah bisa,” tegas Isran.
Menurut Isran, dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, hanya 20 persen yang disiapkan negara untuk pembangunan tersebut. Sisanya akan dilakukan usaha dengan kerja sama para investor maupun pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, baik swasta maupun BUMN .(aya/sk)
