Foto Bersama Wabup Berau Gamalis dengan beberapa petinggi kota lain se Indonesia
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Seiring dengan misi dan visi Presiden RI Joko Widodo untuk membangun dimulai drai pinggiran atau pedesaan, Kabupaten Berau juga teru mengimbangi misi presiden tersebut. Mengingat saat ini di Berau masih ada 1 kampung yang tertinggal, Pemerintah Daerah terus menggenjot pembangunan infrastruktur dan akses fasilitas umum lainya. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Berau Gamalis disela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kick Off Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (11/7/2023).
“Data DPMK menunjukkan bahwa berdasarkan indeks desa membangun, terjadi perubahan status kampung pada 2022. Dari 100 kampung, terdapat 11 kampung mandiri, 41 kampung maju, dan 47 kampung berkembang. Hanya 1 yang masih status kampung tertinggal. Ini artinya selangkah lagi kita (Kabupaten Berau) menjadi daerah bebas desa tertinggal” ujarnya.
Namun lanjut Gamalis, guna memenuhi target Kaltim bebas desa atau kampung tertinggal pada 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berkomitmen meningkatkan status Kampung Mapulu yang saat ini berstatus desa tertinggal menjadi desa berkembang.
“Berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Berau melalui OPD terkait untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengejar ketertinggalan ini. Salah satu yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yakni akses jalan, air bersih, listrik, fasilitas kesehatan dan pendidikan” tegasnya.
Dalam sambutanya pada Rakornas yang juga dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang juga menjadi pembicara, para gubernur dan bupati/walikota se Indonesia tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa visi Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama menjabat sebagai Presiden adalah membangun dari pinggiran.
Membangun dari pinggiran menurutnya adalah membangun dari desa, maupun dari perbatasan-perbatasan daerah yang ada di Indonesia. Tito Karnavian menambahkan, di awal menjabat, Presiden juga membentuk kementerian yang menangani desa, yakni Kemendes PDTT yang di kabinet-kabinet sebelumnya belum pernah ada.
“Dan yang lebih amat berarti untuk desa adanya alokasi Dana Desa semenjak tahun 2015 lebih kurang setiap tahun Rp 70 triliun,” ucapnya.
Mendagri menambahkan, sudah saatnya membangun dari desa, mengembangkan potensi ekonomi di desa, serta mencari sumber-sumber potensi baru di desa. Sehingga tidak terjadi ketimpangan orang yang hidup di desa dengan di kota.
Dia mengharapkan dengan berkembangnya desa, maka taraf hidup masyarakat semakin meningkat, lapangan pekerjaan juga terbuka lebar. Begitupun halnya dengan kualitas sumberdaya manusia khususnya generasi muda tentunya juga akan berdampak positif pada kualitas angkatan kerja.
“Bonus demografi hanya akan menjadi beban bila angka stunting tinggi. Bahkan bisa menjadi bencana demografi. Untuk itu penguatan desa perlu dipacu guna menghasilkan generasi muda dan angkatan kerja yang unggul dan berkualitas serta berdaya saing, ”tutupnya. (Nht/AS/Prokopim)
