BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Pj sementara Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir mengapresiasi Dinas Perdagangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dengan cepat melaksanakan dan melaunching kios penyeimbang di dua pasar seperti pasar Klandasan dan pasar Pandasari. Tentunya dengan keberadaan kios penyeimbang ini dapat mewujudkan keterjangkauan harga dan keseimbangan pasokan kebutuhan pangan.Jumat (25/10/2024)
Menurut Pj sementara Walikota Balikpapan Ahmad Muzakkir, kios penyeimbang ini salah satunya inovasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, serta hasil kerja sama antara tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIF).
Kios penyeimbang yang telah di launching ini akan menjual beras, gula, minyak. Kemudian sayuran holtikultura seperti cabai, bawang dan lain sebagainya.
”Kami berharap kehadiran kios penyeimbang ini diharapkan dapat menekan inflasi. Sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tersedia,” ujarnya.
Lanjut Muzakkir,harus kita ketahui kota Balikpapan merupakan kota jasa dan industri. Hal ini merujuk konsekuensi 70 persen aktivitas perkotaannya adalah jasa. Sehingga dengan keberadaan kios penyeimbang ini dinilai sangat penting.
”Keberadaan kios penyeimbang ini, representatif untuk bisa menampung seluruh pasokan bahan pangan pokok. Selain itu, agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Muzakkir menambahkan, pihaknya juga selama tiga hari selama seminggu mengadakan pasar murah. Pasar murah ini dilaksanakan di tiga titik yang akan terus dalam pantauan Pemkot Balikpapan. Dalam penyediaan bahan pangan pokok.
Sementara itu, Menurut Kepala Disdag Balikpapan Haemusri Umar, keberadaan toko penyeimbang ini salah satu alternatif kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov dalam rangka mengendalikan inflasi daerah. Yang mana seluruh kabupaten kota untuk menghadirkan kebijakan ini untuk menetralisasi kebutuhan pangan.Jumat (25/10/2024).
“Pedagang yang berdagang di pasar itu tidak melampaui harga yang ada di kios penyeimbang. Yang mana pasokan distribusi ada dan ketersedian komoditinya ada,” tegas Haemusri Umar kepada media.
Lanjut Haemusri, pihaknya setiap hari harga komoditif pangan yang dilirus Disdag dan sistem SP2KP yang dimiiki kementerian perdagangan. “Dari informasi yang disampaikan dari daerah akan menjadi rata-rata nasional,” katanya.
Haemusri mengaku, TPID yang jadi sample awalnya hanya Balikpapan dan Samarinda, sekarang berkembang bertambah PPU dan Berau. Sehingga kebutuhan pangan butuh pengendalian di daerah bukan penghasil.
“Kalau harga komoditas normal saat ini, terutama beras cadangan ada sampai Januari 2025,” tegasnya.
Haemusri menambahkan, kalau di kios penyeimbang ada HET nya, sementara di pedagang lain harga belum termasuk ongkos angkut, distribusi. “Secara keseluruhan harga jual komoditi di pasar klandasan lebih tinggi, ada selisih Rp 100,” tegasnya.
Haemusri berharap, semua pasar di Balikppan ada namanya toko penyeimbang, sehingga bisa mengendalikan kebutuhan pangan dan harganya. “Kita juga sudah sosialisasikan ke para pedagang dan ini juga program nasional,” tutupnya.(*/pr)
