BALIKPAPAN,Swarakaltim.com Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo memeastikan, kinerja pendapatan daerah menunjukan hasil yang cukup , meskipun ada beberapa sektor yang perlu ditingkatkan pada penerimaan pajak daerah. Untuk target PAD tahun 2024 setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun hanya bisa terealisasi sebesar 89,12 persen atau Rp1,06 triliun . Ini i menandakan terdapat kekurangan pencapaian target sebesar Rp130,16 miliar lebih.
”Untuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 mencapai sekitar Rp 600 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen merupakan sisa hasil tender, sementara sisanya berasal dari anggaran yang tidak dapat digunakan akibat keterlambatan transfer dana pada triwulan akhir tahun,” tegas Bagus Susetyo dalam rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Walikota atas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024, di Gedung Parkir Klandasan, Kota Balikpapan, Kaltim Senin, (23/6/’25).
“Sebagian besar Silpa berasal dari sisa tender, sedangkan sisanya karena ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, termasuk dana dari layanan usaha daerah seperti rumah sakit yang tidak sempat digunakan di akhir tahun,” jelas Bagus.
Lanjut Bagus, untuk keberadaan Silpa juga memiliki sisi positif karena dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada awal tahun anggaran berikutnya.
Bagus berharap, dukungan DPRD, potensi-potensi PAD dapat terus ditingkatkan. Pendapatan yang tinggi akan kembali kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan keindahan kota.”Kami selalu menekankan akan pentingnya meningkatkan kualitas proses tender untuk meminimalkan sisa anggaran di tahun mendatang.Sehingga tidak terjadi Silva.
Perlu disampaikan, belanja daerah pada APBD tahun 2024 hanya terealisasi sekitar 86,72 persen atau Rp3,92 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp4,54 triliun. Dimana, menyisakan anggaran belanja sebesar Rp603,81 miliar lebih yang berasal dari belanja daerah atas belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga (BTT).
Bagus menjelaskan, dari catatan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang berjumlah sebesar Rp614,74 miliar. Dana tersebut mencakup sisa kas badan layanan umum daerah (BLUD), dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana bantuan operasional kesehatan (BOK), serta sisa kegiatan yang belum selesai dan akan dibayarkan di tahun 2025.
Dikatakannya, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan pada LKPj ini telah diaudit oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.(*/pr-dp6)
