Bupati Boni : Kami Siapkan SOA dan BTT Untuk Warga Terdampak Kekeringan
MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah dan Legislative DPRD Provinsi dan Kabupaten menjadi kunci dalam menjalankan bantuan ke masyarakat di Kaltim. Proses distribusi yang cepat dan akurat diharapkan dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh masyarakat akibat kemarau panjang di Kabupaten Mahakam Ulu.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Disprindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat distribusi bantuan pangan dan obat-obatan, dengan berusaha maksimal untuk mengurangi dampak kekeringan bagi masyarakat di perbatasan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan. Semangat kerjasama dan kolaborasi antar legislative, pemerintah provinsi dan daerah, diharapkan bisa mengatasi permasalahan dan memberikan harapan baru bagi masyarakat Mahulu,” ujar Heni melalui dialog Publika TV-RI Kaltim, Jumat (1/8/2025).

Ia juga mengingatkan, bahwa pentingnya bagi semua pihak untuk terus mendukung dan memperhatikan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah. Sehingga publik juga diharapkan aktif mendorong solusi yang konstruktif dan proaktif untuk menghadapi tantangan di masa depan seperti halnya bencana musiman di Mahulu.
“Kondisi ini menjadi pengingat akan pentingnya ketahanan pangan dan bagaimana perubahan iklim mengharuskan kita untuk lebih adaptif. Harapan yang tinggi disematkan agar semua program dapat terealisasi dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat yang terkena dampak kekeringan,” pesannya.
Heni juga menyebut, Pemprov Kaltim juga bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah dan swasta untuk memberikan dukungan tambahan. Kerjasama ini berpotensi memperluas jangkauan bantuan dan mempercepat proses penyampaian bantuan kepada yang membutuhkan.
“Masyarakat diharapkan untuk tetap bersatu dan saling mendukung. Ketahanan sosial menjadi sangat penting. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi hal utama. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk pendistribusian bantuan ke daerah.
Heni juga menegaskan, saat ini Pemerintah telah mendistribusikan beras bantuan yang merupakan cadangan pangan Pemprov Kaltim saat keadaan krisis dan bencana alam. Pendistribusian 68.560 ton beras melalui angkutan jalur sungai dan darat dari Samarinda ke Kabupaten Mahulu pada Sabtu 2 Agustus 2025.
“Selain memberikan bantuan beras, Pemprov Kaltim juga akan menggelar operasi pasar di Kabupaten Mahulu. Hal ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga murah, sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pangan di Mahulu,” tuturnya.
Bantuan Pemprov Kaltim ini, akan disalurkan secara merata kepada seluruh kepala keluarga di dua kecamatan, yaitu Long Apari dan Long Pahangai. Kedua kecamatan ini menjadi wilayah paling terdampak kekeringan dan kesulitan akses menuju wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Mahulu sendiri tidak tinggal diam. Mereka telah mengambil langkah awal dengan menyalurkan bantuan pangan bagi warga tidak mampu dan menerapkan subsidi ongkos angkut untuk perahu yang membawa bahan pokok dari hilir ke hulu.
Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menerangkan, setiap tahunnya Pemkab Mahulu telah mengalokasikan bantuan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memanfaatkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) guna memperlancar distribusi logistik ke wilayah hulu riam yang terdampak kekeringan dan kesulitan akses darat.
“Kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga pemilik armada speedbout dan longbout, untuk mendukung penggunaan SOA melalui dana BTT tersebut. Sehingga bantuan dari Pemprov Kaltim bisa tepat waktu. Karena ongkos distribusi logistik ditanggung pemerintah dan masyarakat tidak lagi terbebani oleh kenaikan harga barang diwilayah Long Pahangai dan Long Apari,” jelas Bupati.
Untuk diketahui, Dinkes Kaltim hari ini tadi telah mengirim bantuan makanan tambahan serta vitamin dan obat-obatan yang telah diserahkan kepada BPBD Kaltim. Rombongan pengantar bantuan yang terdiri atas tim Dinkes dan BPBD telah berangkat menggunakan jalur darat menuju Kabupaten Mahulu.
Langkah ini diambil setelah adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Mahulu dan Gubernur Kaltim terkait siaga bencana hidrometeorologi. Dimana kondisi kekeringan di Mahulu ini diperburuk oleh kesulitan akses logistik, terutama karena sungai sebagai jalur utama tidak bisa dilalui kapal. Hal ini menyebabkan jalur darat menjadi satu-satunya pilihan perjalanannya dan memakan waktu berhari-hari. (Adv)
Penulis : Rahmad
Editor : Alfian