BALIKPAPAN,Swarakaltim.com
Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak sekolah. Namun, hasil evaluasi terbaru menunjukkan bahwa pelaksana program di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pemenuhan standar higienitas dan tenaga ahli.
Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa dari 65 Satuan Pelaksana Bantuan Gizi (SPBG) yang telah memiliki izin, hanya 10 unit yang memenuhi syarat administrasi, dan dari jumlah itu baru 7 SPBG yang memiliki Surat Tanda Kelayakan Sanitasi (STKS) dari Dinas Kesehatan.
“Ini artinya kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Karena dari keseluruhan cakupan, baru sekitar 17 persen layanan makan bergizi gratis yang berjalan di Kota Balikpapan, mencakup jenjang PAUD, SD, dan SMP,”ujar Muhaimin, di Auditorium Balai Kota pada hari Selasa (11/11/2025).
Ia menilai, keterbatasan jumlah SPBG yang memenuhi syarat menjadi kendala utama dalam memperluas jangkauan program MBG. Bahkan, lembaga pendidikan nonformal disebut belum tersentuh sama sekali oleh layanan ini.
“Mudah-mudahan dengan adanya masukan dari berbagai pihak, program MBG bisa lebih luas jangkauannya. Ke depan, pendirian SPBG juga harus lebih diperhatikan agar sesuai ketentuan,” tambahnya.
Muhaimin menyebut, sejauh ini Pemkot Balikpapan memiliki SPBG dengan standar terbaik, yakni SPBG milik Polda Kaltim, yang dinilai telah memenuhi semua ketentuan pemerintah pusat.
“SPBG Polda Kaltim ini bisa menjadi contoh atau role model bagi SPBG lain, baik dalam hal pengelolaan, kebersihan, maupun tata kelola operasionalnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap SPBG wajib memiliki surat higienis sebagai jaminan keamanan pangan, mulai dari proses memasak, penyajian, hingga pengiriman ke sekolah-sekolah.
“Semua tahapan harus sesuai kaidah kesehatan, baik dari segi tata letak dapur, penyimpanan bahan, maupun distribusi makanan. Kita ingin makanan bergizi ini tidak hanya enak, tapi juga aman dikonsumsi anak-anak,”tegasnya.
Selain persoalan sanitasi, Muhaimin menyoroti kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi teknis sebagai salah satu hambatan utama pendirian SPBG baru.
“Banyak yang ingin berpartisipasi mendirikan SPBG, tapi belum memenuhi syarat administrasi. Misalnya, harus ada sarjana kesehatan lingkungan dan ahli gizi. Ini penting untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi,”katanya.
Karena itu, Pemkot Balikpapan mendorong lebih banyak pelaku usaha dan lembaga masyarakat untuk berpartisipasi aktif, sekaligus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
“Kita harapkan, tahun depan minimal 50 persen dari 65 SPBG yang sudah terdaftar dapat memenuhi seluruh ketentuan. Dengan begitu, layanan makan bergizi gratis bisa menjangkau lebih banyak peserta didik di Balikpapan,” harap Muhaimin.
Program Makan Bergizi Gratis di Balikpapan menargetkan sekitar 150.000 penerima manfaat dari kalangan pelajar PAUD, SD, hingga SMP. Namun, dengan cakupan baru mencapai 17 persen, Muhaimin menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
“Masih banyak yang perlu kita perbaiki, baik dari sisi teknis maupun manajemen. Tapi dengan kerja sama lintas sektor pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat kami optimistis program MBG ini bisa berjalan lebih optimal dan merata,” tutupnya.(*/pknop128)
