TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau kembali menyoroti persoalan pendidikan dasar setelah menerima data terbaru yang menunjukkan rendahnya tingkat kelulusan siswa sekolah dasar (SD), khususnya di kampung-kampung pedalaman. Kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan karena pendidikan dasar idealnya ditempuh selama enam tahun, namun banyak siswa tidak dapat menyelesaikannya.
Ketua Komisi II lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal, Rudi P Mangunsong menilai fenomena ini menjadi bukti bahwa pemerataan pendidikan di daerah masih jauh dari harapan. Ia mengatakan bahwa program Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau belum berjalan maksimal jika pendidikan dasar saja masih mengalami hambatan.
“Berdasarkan data yang kami terima, jumlah murid yang mencapai kelas enam turun drastis dibanding jumlah mereka saat pertama masuk sekolah. Ini menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah di kota kita tercinta ini,” ungkap Rudi.
Dirinya juga mendorong Pemkab Berau untuk segera melakukan langkah-langkah strategis agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, tingginya angka putus sekolah akan berdampak pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang dan menghambat kemajuan daerah.
Rudi juga mengusulkan agar penyelesaian persoalan ini dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, dengan menggandeng dinas pendidikan, aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, hingga sektor swasta. Hal ini diperlukan untuk memahami lebih dalam faktor penyebab anak-anak tidak melanjutkan sekolah.
“Kita perlu terobosan yang benar-benar menyentuh akar masalah. Pemerintah harus mengetahui penyebab utamanya, apakah ekonomi, akses, atau faktor sosial lainnya,” tegasnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan (Disdik) Berau menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menekan angka putus sekolah. Tahun ini, Disdik menargetkan Angka Putus Sekolah (APS) di seluruh wilayah Berau dapat ditekan hingga nol persen. (Adv/Nht/Sof)
