TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Arman Nofriansyah, mendorong pemerintah kampung untuk memanfaatkan peluang bantuan bibit kelapa dan kakao dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Inodensia (RI) sebagai langkah strategis menuju kampung mandiri.
“Peluang yang ada harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kampung agar tidak terlewat. Ada bantuan dari Kementan berupa bibit kelapa dan kakao kurang lebih untuk 200 hektare. Ini peluang besar yang harus ditangkap, guna meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya dalam perbincangan di Kecamatan Gunung Tabur beberapa waktu lalu.
Menurut Dewan asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, konsep kampung mandiri tidak cukup hanya bergantung pada dana transfer pemerintah. Kampung perlu memiliki aset produktif jangka panjang yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK). Salah satu komoditas yang dinilai potensial adalah kelapa dalam, yang saat ini memiliki permintaan pasar cukup tinggi di daerah ini.
Dirinya mencontohkan, harga beli kelapa di tingkat penampung berkisar antara Rp 6.000,- hingga Rp 7.000,- per butir. Dengan pola tanam yang tepat, khususnya menggunakan varietas kelapa genjah entok yang mulai berbuah dalam tiga tahun, kampung berpeluang memperoleh pemasukan signifikan dalam jangka menengah.
“Kalau kita tanam sekarang, tiga tahun ke depan kampung sudah bisa menikmati hasilnya. Belum lagi potensi turunan seperti kopra dan produk olahan lainnya. Ditambah, kalau tempurung dan hasil lainnya dari kelapa tersebut bisa dimanfaatkan menjadi hasil kerajinan tangan oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kampung, artinya ada peluang usaha lagi bagi masyarakat,” ujar Arman lagi.
Lanjut Legislator pendatang baru di DPRD Bumi Batiwakkal itu, beberapa kampung seperti Pulau Besing yang memiliki lahan potensial untuk dikembangkan sebagai perkebunan kelapa dan kakao patut menangkap peluang ini. Menurutnya, lahan kampung yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal dapat dijadikan aset produktif apabila dikelola secara terencana.
Namun demikian, tantangan yang muncul dalam diskusi tersebut adalah kesiapan tata kelola kampung dalam mengelola skala perkebunan hingga ratusan hektare. Selain itu, diperlukan komitmen kolektif antara pemerintah kampung, BUMK (Badan Usaha Milik Kampung), dan masyarakat agar program tidak berhenti pada tahap penanaman semata.
Konflik yang mengemuka bukan pada ketersediaan bantuan, melainkan pada kesiapan perencanaan dan keberanian mengambil keputusan. Di tengah kondisi ekonomi daerah yang fluktuatif dan ketergantungan pada sektor ekstraktif, diversifikasi ekonomi berbasis perkebunan dinilai sebagai langkah strategis namun membutuhkan keseriusan.
Arman menegaskan bahwa DPRD siap mendorong pengawalan program tersebut, tetapi inisiatif awal harus datang dari pemerintah kampung. Oleh karena itu dirinya meminta, para kepala kampung segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan kesiapan lahan, legalitas, dan skema pengelolaan.
“Kelapa genjah entok ini pohonnya tidak tinggi, cepat berbuah, dan buahnya besar. Ini bisa menjadi sumber pendapatan asli kampung ke depan. Jangan sampai peluang ini terlewat,” pungkasnya.
Melalui dorongan tersebut, DPRD Kota Sanggam berharap kampung-kampung di wilayah Gunung Tabur dan sekitarnya juga kecamatan lain di Berau mampu bertransformasi dari penerima bantuan menjadi entitas ekonomi produktif yang mandiri dan berkelanjutan. (Adv/Nht/Bin)
