SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi bersama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim menyampaikan penegasan tersebut saat menerima audiensi dari Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar beserta jajarannya di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (13/10/2026).
“Selamat datang. Mudah-mudahan sinergi bisa terjalin dengan baik. Yang jelas, Pemprov Kaltim siap mendukung kegiatan Kogabwilhan II,” kata Rudy Mas’ud.
Rudy Mas’ud menjelaskan Kaltim memiliki karakteristik wilayah geopolitik yang sangat khas jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, mengingat posisinya yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia. Kondisi geografis ini menuntut adanya perhatian khusus serta kolaborasi pertahanan untuk mengantisipasi potensi ancaman kedaulatan hingga gangguan keamanan kawasan.
“Di Kalimantan, kita hanya dipisahkan dengan patok,” ujar Rudy Mas’ud.
Selain aspek keamanan perbatasan, Rudy Mas’ud menyoroti berbagai tantangan kewilayahan lain seperti ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampaknya berpotensi meluas hingga lintas negara dalam bentuk kabut asap. Di samping itu, keberadaan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) semakin menempatkan Kaltim pada posisi strategis dalam konteks sistem pertahanan nasional.
Lebih lanjut, Rudy Mas’ud mendorong penanganan bersama terhadap isu keterisolasian wilayah tanpa akses komunikasi (blank spot) di kawasan perbatasan Kaltim Kalimantan Utara dengan Malaysia. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang perbatasan harus terus dipacu dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai garda terdepan pengawasan wilayah.
“Kehadiran Kogabwilhan II diharapkan dapat memperkuat pemantauan terhadap berbagai potensi ancaman serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya menjaga kedaulatan negara dapat berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur,” tutur Rudy Mas’ud.(DHV)
