BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memimpin pertemuan dengan Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan atas Dampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Kamis (30/1/2020).
Pertemuan dihadiri Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi dan 11 anggota Komisi IX DPR RI diketuai Felly Estelita Runtuwene digelar di Ruang Rapat I Lantai III, Kantor Walikota Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan.
Pemprov Kaltim terus berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama kebutuhan dasar seperti bidang kesehatan sesuai peogram Jaminan Kesehatan Nasional.
“Beberapa rumah sakit sudah kita talangi melalui APBD. Tapi memang komitmen BPJS juga sangat penting. Agar pelayanan kesehatan bisa maksimal,” ungkap Isran.
Diakui Gubernur Isran bahwa permasalahan yang menyelimuti pelayanan kesehatan dalam program BPJS adalah pembiayaan, khususnya pelayanan jaminan kesehatan di rumah sakit.
“Bagaimana negara dengan undang-undang punya tanggungjawab besar terkait jaminan kesehatan bagi masyarakat bisa benar-benar diterapkan.
Sementara Ketua Tim.Kunker/Ketua Komisi IX DPRRI Felly Estelita Runtuwene berharap pemerintah daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota hingga kecamatan melakukan perbaikan data kependudukan atau NIK yang diangap tidak valid.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Ketua dan Dewan Pengawas BPJS serta pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan.(aya/sk)
