SAMARINDA, Swarakaltim.com – Sikap pihak Yayasan Melati yang menolak adanya PPDB sekolah dan membongkar paksa sejumlah atribut milik SMAN 10 Samarinda (Smaridasa) membuat orang tua murid dan ratusan siswa SMAN 10 Samarinda serta warga sekitar sekolah tersebut menggelar aksi damai di kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Rabu (16/6/2021).
Saat ditemui awak media Koordinator Aksi, Chikal Hidayat mengatakan apa yang dilakukan rekan-rekannya murni atas keinginan mereka sendiri dan menuntut pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk bertindak tegas.
“Kami meminta Gubernur Kaltim bisa memberikan ketegasan atas sikap dari Yayasan Melati itu, apalagi saat ini sudah mau memasuki proses belajar mengajar,” lanjutnya.
“Terkait dengan disposisi Gubernur tersebut tidak tepat, apalagi kampus B saat ini belum layak untuk ditempati,” tegasnya.
Apalagi sebutnya sejumlah fasilitas yang belum lengkap serta bangunannya belum mencukupi.
“Kami ini ada 700 orang kalau disuruh menempati di Kampus B mau belajar dimana, jelas ini tidak mungkin,” tukasnya.
Begitu pula warga sekitar SMAN 10 Samarinda kampus A jalan HAMM Riffadin, Nurul dalam orasinya menegaskan menolak untuk perpindahan sekolah tersebut.
“Mau sekolah dimana lagi. Yang ada aja sekolahnya sudah tidak mencukupi. Sekarang ini sistem zonasi. Apa mau anak-anak di Loa Janan dan Samarinda Seberang banyak yang tidak melanjutkan sekolah,” katanya.
Ia mengatakan tidak semua warga yang sanggup membiayai sekolah anaknya di sekolah swasta.
“Seharusnya ditambah lagi SMA negeri di daerah kami, bukan malah mau dipindahkan,” tegasnya.(*AI)
