Reses K.H Aus Hidayat Nur di Jalan Siaga Balikpapan Kota.
Bagian 2 – Selesai
Keluhan Masyarakat Pengurusan Sertifikat, Birokrasi IMTN, dan Beda Opsi Pemilu 2024
—Pengantar Redaksi—
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Seperti apa yang diungkapkan Ketua RT.15 dari Kelurahan Lamaru, suara warga dari Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Tengah, Barat dan Balikpapan Utara di reses K.H. Aus Hidayat Nur Anggota Legislatif komisi II DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim. Berikut Wartawan SWARA KALTIM memaparkan.
K.H. Aus Hidayat Nur. Nama ini terdengar bukan sosok baru di lingkungan simpatisan, pengurus dan kader di Partai Keadilan Sejahtera tentunya. Ia lebih leluasa di sapa Kang Aus, nama yang indentik bercirikan has dari Jawa Barat. Selain itu Kang Aus sosok pendakwah yang menyandang gelar Kiyai. Maka tidak begitu berat bagi Nya, jika bersilaturahmi dan bertemu masyarakat.
“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kiyai Aus,” itulah sapaan awal Kasno Ketua RT 15 Kelurahan Lemaru Kecamatan Balikpapan Timur saat menyapa awal saat Kang Aus tiba di lingkungan RT 15 menghadiri kegiatan reses Nya, (17/10/21).
Kang Aus sosok sederhana dan murah senyum ini sontak menjawab ” Walaikumusalam Warahmatullahi Wabarakatuh” dan dilanjutkan Kang Aus balik menyapa hadirin yang hadir dengan “Apa kabar semuanya, semoga senantiasa sehat semua ya”.
Kalimat salam dan sapa yang sederhana ini lah awal penyejuk hati dan pembuka komunikasi timbal- balik yang mengalir di setiap pertemuan Kang Aus. Kemudian berlanjut saling tukar informasi yang bermanfaat untuk kebaikan umat dalam pertemuan reses itu.
Selanjutnya, sesuai catatan media ini yang terangkum di reses Kang Aus mulai dari Samarinda, hingga reses ke 6 Kecamatan di Balikpapan. Mengemuka yang banyak dikeluhkan dan sampaikan masyarakat yaitu masih menemukan hambatan dan kesulitan di pelayanan BPN (Badan Pertanahan Nasional) jika ingin mengurus sertifikat. Ada pula keinginan masyarakat agar IMTN di Balikpapan tiadakan yang hanya menambah panjang birokrasi, waktu dan beban biaya warga.
Disisi lain sejumlah warga Kota Balikpapan keberatan terhadap usulan perubahan salah satu nama jalan di DKI Jakarta.
Diketahui, nama tokoh pendiri negara atau founding father Turki, Mustafa Kemal Ataturk diusulkan menjadi salah satu nama jalan di Ibu Kota. Usulan itu muncul setelah nama jalan di depan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Ankara, Turki, diubah dan menggunakan nama proklamator sekaligus Presiden Pertama RI, Soekarno.
Ada lagi yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan penetapan Pemilu 2024. Mengingat DPR RI dan KPU mengusul Pemilu serentak Pilpres dan Pileq di 21 Februari 2024, sedangkan Pilkada serentak DPR mengusulkan 27 November 2024. Sedangkan Pemerintah mengajukan opsi Pilpres sekaligus Pileg di 15 Juni 2024, untuk Pilkada serentak 20 Nopember 2024.
” di luar itu masyarakat banyak menyampaikan aspirasi nya, minta kemudahan soal Vaksin, peningkatan kesejahteraan, menginginkan nama jalan di berikan gelar Pahlawan Nasional bagi tokoh Kaltim. UMKM, kualitas air PDAM. Insyaa Allah aspirasi ini kami terima dan segera di sampaikan ke mitra-mitra DPR yang membidangi untuk segera di tindak lanjuti,” kata Kang Aus.
Terkait Pertanahan masyarakat jangan takut melaporkan ke pihak pimpinan ATR BPN baik di Balikpapan dan di Kanwil Kal-Tim jika ada oknum-oknum yang menyusahkan warga dalam urusan hak atas tanah. Yang penting pengajuannya lengkap dan benar. Soal keluhan IMTN semoga pemerintah kota Balikpapan mendengar dan menerima aspirasi masyarakat nya. Karena IMTN itu produk Pemkot setempat.
Terkait perbedaan opsi Pemilu 2024, pada prinsipnya Pemilu 2024 baik itu Pilpres, Pileg, Pilkada serentak masih dalam pembahasan antara DPR RI dan Pemerintah. Yang jelas Pilpres di laksanakan di 2024. ( Slamet Iman Santoso-).
