Kolaborasi Pusat Pemulihan Aset Kejagung Dengan Kejati Jabar Dan Kejari Kabupaten Cirebon

Berhasil Tuntaskan Perkara TIipikor Terpidana George Gunawan.

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung (Kejagung) berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Cirebon telah melaksanakan acara penyerahan uang pengganti senilai Rp.27.416.275.943 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan uang denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas nama terpidana George Gunawan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Ruang Rapat Pusat Daskrimti Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Senin (13/12/2021).

Tindakan korupsi tersebut yakni kegiatan dalam pengadaan kegiatan percontohan Budidaya Tambak Udang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2012 .

Pelaksanaan tersebut di hadiri oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung Elan Suherlan, Kepala Kejati Jabar Dr. Asep N. Mulyana, Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung Sri Suhartini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Hutamrin, S.H., M.H., dan Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sri Handayani, serta Penasehat Hukum dan putera Terpidana George Gunawan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menerangkan bahwa Kasus posisi atas nama terpidana George Gunawan merupakan Direktur PT. Tambak Mas Makmur (TMM) yang terlibat dalam Kasus Tipikor Dana Bantuan Budidaya Udang di Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Dalam Program Revitalisasi Tambak Budidaya Udang.

“Berawal pada tahun 2012, Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melaksanakan bantuan program kegiatan revitalisasi tambak usaha budidaya (Demfarm) udang berupa plastik mulsa, pompa, genset, kincir, benur dan pakan dengan dana yang bersumber dari APBN-P untuk lokasi Demfarm pada Kabupaten Cirebon di Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan seluas 245 HA,” lanjutnya.

“Dalam kasus tersebut, PT. TMM ditunjuk menjadi mitra dan dalam program ini, dibentuklah lebih kurang lima kelompok petambak yang bersedia revitalisasi tambak udang seluas 245 hektare,” katanya.

“Namun belakangan, diketahui kelompok petambak tersebut fiktif, yang senyatanya bukanlah Petambak Udang melainkan para karyawan perusahaan milik Terpidana George Gunawan sebagai mitra Petambak yaitu PT. TMM,” ujarnya. 

“Kelompok tersebut bersama kelompok lainnya mengajukan Proposal Bantuan dan disetujui Ditjen Budidaya Perikanan dengan menyalurkan bantuan untuk budidaya,” ucapnya.

“Setelah berakhirnya masa kemitraan, terpidana George Gunawan tidak mengembalikan barang bantuan milik negara yaitu berupa Plastik Mulsa, Pompa, Genset, Kincir, Benur dan Pakan,” tuturnya.

Perkara tersebut, sambung Leonard telah digelar di Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kls IA.

“Perbuatan terpidana George Gunawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tipikor secara bersama-sama sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 38.116.414.259 (tiga puluh delapan milyar seratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah),” terangnya.

“Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2838 K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Januari 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 15/TIPIKOR/2018/PT.BDG tanggal 20 Agustus 2018 jo Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 13/Pid-Sus-TPK/20178/PN.Bdg tanggal 08 Juni 2018, Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah),” paparnya.

“Serta membayar uang pengganti senilai Rp. 38.116.414.259 (tiga puluh delapan milyar seratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan nilai bantuan pemerintah,” jelasnya.

“Nilai bantuan pemerintah tersebut dikompensasi dengan nilai barang yang disita sebesar Rp. 10.700.138.316 (sepuluh miliar tujuh ratus juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam belas rupiah) berdasarkan hasil perhitungan BPKP Perwakilan Jabar, sehingga sisa uang pengganti yang harus dilunasi terpidana George Gunawan senilai Rp. 27.416.275.943 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah),” ungkapnya.

Leonard menambahkan pula bahwa dalam rangka pelaksanaan putusan pelunasan uang pengganti dan denda yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana George Gunawan secara itikad baik telah melakukan pembayaran uang pengganti pada Kamis 09 Desember 2021 lalu dengan cara pemindah bukuan uang senilai Rp. 27.416.275.943 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan uang denda Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening penampungan Kejari Cirebon.

“Sehingga total yang disetorkan sebesar Rp. 27.616.275.943,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah),” imbuhnya.

“Selanjutnya uang sebesar Rp. 27.616.275.943,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) diserahkan oleh anak keluarga terpidana George Gunawan didampingi Penasehat Hukum kepada Kepala Kejari Kabupaten Cirebon dan kemudian dari Kepala Kejari Kabupaten Cirebon diserahkan kepada perwakilan Bank Mandiri guna disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Mandiri,” jelas Leonard.

“Keberhasilan penyetoran uang pengganti dan denda tersebut merupakan keberhasilan kolaborasi pendampingan antara Pusat Pemulihan Aset Kejagung dengan Kejati Jabar dan Kejari Kabupaten Cirebon, dengan melakukan penelusuran aset berdasarkan adanya permintaan pendampingan pemulihan aset yang diajukan oleh Kejari Kabupaten Cirebon dalam rangka pemenuhan pembayaran pidana uang pengganti dan denda atas nama terpidana George Gunawan,” bebernya.

Dalam pendampingan yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI, kata Leonard guna penyelesaian barang rampasan negara pada Kejari Kabupaten Cirebon telah menunjukkan bahwa Pusat Pemulihan Aset mampu memulihkan aset tindak pidana secara efektif melalui kegiatan penelusuran aset, pengamanan aset, perampasan aset dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran uang pengganti dan denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan pengadilan.

“Potensi pemulihan aset dari perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sangat besar (Uang Pengganti dan Denda) khususnya dilaksanakan di masa penanganan pandemi Covid-19 serta upaya mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tambahnya.

“Penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI tidak hanya terfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan aset yang berasal dari harta/kekayaan pelaku pidana yang dipergunakan/diperoleh dari kejahatan,” ucapnya.

“Dalam kegiatan penyerahan uang pengganti atas nama terpidana George Gunawan dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” pungkasnya. (AI)

Loading

Bagikan: