Foto Ilustrasi, Beras lokal
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Masih kurang diminatinya beras lokal oleh masyarakat, membuat petani teriak karena hasil panen melimpah namun kesulitan memasarkan. Salah satu contoh beras lokal Kampung Buyung Buyung Kecamatan Biduk Biduk ratusan ton tidak ada pasarannya, sehingga beberapa waktu lalu petani Buyung Buyung ngeluruk ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jalan Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb minta dicarikan solusi. Hasilnya, setelah Dewan lakukan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk Bulog, Senin lalu (24/1/2022) jalan keluar bakal diambil dimana kedepan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal harus mempersiapkan diri untuk beralih konsumsi beras lokal.
Hal tersebut saat dikonfirmasikan kepada kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau Salim mengatakan, memang hingga saat ini beras lokal masih mengalami kesulitan untuk memasarkan. Bukan hanya hasil panen Kampung Buyung Buyung namun beberapa petani kampung lainnya juga mengalami hal sama. Bulog merupakan pemasaran bisa diharapkan juga tidak bisa menampung karena kualitas beras lokal tidak memenuhi standar Bulog. Kebetulan lagi di Berau pangsa pasar beras dominan yang beredar saat ini beras asal Sulawesi dan Surabaya, itu merupakan kendala utama mengapa pemasaran beras lokal tersendat. “Jadi kalau mengacu pada hasil rapat dengan Dewan, akan dicoba para ASN dan DPRD sebagai pemasaran beras lokal. Keputusan itu agar memiliki kekuatan hukum untuk ditaati akan dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbub),” ungkap Salim.
Masih menurut beliau, namun dalam hal Perbup itu bukan Diskoperindag yang domain membuat Draft Perbupnya tetapi lebih tepatnya Dinas Ketahanan Pangan. Dan yang mengelola apabila benar nantinya ASN juga Dewan konsumen utama beras lokal sebaiknya Bulog. Maksudnya yang berpengalaman mengkemas dan lainnya sehingga beras tersebut nantinya saat dipasarkan lebih rapi dan menarik. “Kami dalam hal pemasaran beras lokal ini hanya terkait mendistribusikan. Dan berupaya membantu mencarikan pemasaran ke agen agen beras atau toko toko supaya bisa menjual beras lokal tersbut. Dengan solusi tersbut selain pemasaran beras lokal lebih maksimal, juga agar perputaran ekonomi didaerah kita tercinta ini lebih baik lagi. Karena petani akan terbantu dan juga perputaran ekonomi mudah mudahan semakin membaik terutama ditengah pandemi yang juga belum berlalu sekarang ini,” ujar Salim.
Sementara itu saat diminta tanggapan Ketua DPRD Bumi Batiwakkal Madri Pani menuturkan, untuk masalah beras lokal yang hingga saat ini belum ada solusi pemasarannya disolusikan dengan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membuat Perbup atau Surat Edaran yang mengarahkan para ASN untuk menjadi sasaran utama wajib konsumsi beras lokal. Terkait tentang kualitas, kuantitas dan bagaimana masalah dilapangan sehingga pemasaran beras lokal mandek itu ranah Pemkab melalui OPD teknisnya. Pemerintah juga harus masuki agen agen bedsar beras untuk mengambil beras local dan turut memasarkan bukan hanya ASN. “Juga kami minta Pemda harus tegas menolak beras luar daerah masuk ke Berau, karena hal itu mempengarui pendapatan daerah kita. Kalau beras luar tidak masuk Berau jadi setidaknya membuat beras lokal kita bisa bersaing. Kami Wakil Rakyat merupakan bagian dari pemerintahan, tatkala pemerintahan konsumsi maka dewan juga wajib membeli untuk konsumsi beras lokal,” tegas Wakil Rakyat asal Partai Nasdem itu. (nht)
