BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya memperkuat pelayanan Kesehatan dan pengendalian banjir di kota BERIMAN Balikpapan. Kini keduanya telah terus dikejar pengerjaanya.
Menurut Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, pihaknya kini telah memprioritaskan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat. Adapun anggaran yang digunakan dengan skema pendanaan tahun jamak (multiyears) senilai Rp. 162 Miliar.
“Kemungkinan anggaran pembangunan diperkirakan akan bertambah dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor Kesehatan,” tegas Rahmad di hadapan awak media,Sabtu(12/2/2022).
Rahmad menjelaskan, untuk tahapan pembangunan akan dimulai di tahun anggaran perubahan 2021, dengan penyusunan DED dan pada tahun 2022 akan dilakukan penyusunan kajian lingkungan, analisa dampak lalu lintas, manajemen konstruksi dan pembangunan fisiknya.
“Kami tidak hanya melakukan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat, namun juga memberikan subsidi iuran BPJS bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang dimulai penganggarannya pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 17,52 milyar dengan jumlah peserta terdaftar sebanyak 160.194 jiwa. Tahun 2022 anggaran akan bertambah kurang lebih sebesar Rp 58 miliar,” tegasnya.
Rahmad mengaku, Pemerintah kota juga kini menyusun Perwali nomor 26 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman pemberian subsidi iuran BPJS tersebut.
Lanjut Rahmad, untuk pengendalian banjir di tahun 2022 ini, telah dibahas dengan DPRD kota Balikpapan yakni pengendalian banjir di DAS ampal yang dituangkan dalam kesepakatan bersama tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak untuk pengendalian banjir DAS ampal yang dimulai sejak APBD perubahan tahun anggaran 2021, hingga APBD perubahan tahun anggaran 2023.Adapun total anggaran sebesar Rp 150 milyar.
“Untuk jangka jangka pendek Dinas Pekerjaan Umum dalam pengendalian banjir adalah melakukan kegiatan pembersihan dan normalisasi saluran untuk mengurangi resiko terjadinya banjir di beberapa lokasi,” tutupnya.(*/SIS)
