Caption: Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Sekda Mahulu memimpin rapat evaluasi forum CSR yang dihadiri perwakilan perusahan diwilayah ini, Jumat (10/6/2022).
MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tentang laporan dari program Corporate Social Responsibilty (CSR) sejumlah perusahaan diwilayah ini kepada masyarakat.
Rapat evaluasi forum CSR ini dipimpin Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, Wabup Mahulu Yohanes Avun, didampingi Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, dan Sekda Mahulu Stephanus Madang. Kegiatan tersebut berlangsung di di ruang rapat Bappelitbangda, Jumat (10/6/2022).
RDP evaluasi forum CSR tersebut digelar dalam rangka meningkatkan PAD untuk daerah untuk masyarakat di wilayah Bumi Urip Keriman ini. Rapat evaluasi ini berlangsung alot, dihadiri sejumlah perwakilan pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahan perkayuan, serta perusahaan lainnya.
Untuk itu Pemkab dan DPRD Mahulu mengajak, kerjasamanya seluruh perusahaan yang ada, sedikitnya 22 perusahaan yang beroperasi diwilayah ini, guna dapat menyinkronkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat.
Untuk memudahkan sinergi dalam rapat dan pelaksanaan rencana aksi tersebut, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan menyarankan dilaksanakan agar dapat dilaksanakan rapat evaluasi dalam kurung waktu tiga bulan sekali. “Tujuannya program prioritas dan visi misi daerah bisa maksimal dan bisa mensejahterakan masyarakat secara mandiri,” tanggap Bulan.
Tidak hanya itu, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, karena rapat hanya dihadiri hanya sekitar 5 perwakilan dari 22 perusahan yang diundang. Maka rapat selanjutnya bisa hadir semua. Sebab, perusahaan yang beroperasi di wilayah ini bisa komitmen memajukan masyarakat diwilayah operasionalnya masing masing.
“Kita ingatkan kembali agar dalam rapat selanjutnya, semua perusahaan yang diundang bisa hadir. Atau minimal diwakil pejabat perusahaan pengambil keputusan. Tujuannya agar rapat lebih efektif dan terjalin kerjasama yang baik dalam membangun wilayah untuk masyarakat di perkampungan,” tandas Bulan.
Diketahui dalam rapat evaluasi forum CSR tersebut, peserta rapat dari pihak perwakilan perusahan yang hadir, diberi kesempatan untuk memberikan pemaparan terkait kritik dan saran dari pejabat pemerintah dan DPRD Mahulu.
Ketua DPRD Mahulu dua periode ini menilai, program CSR yang dikoordinasikan dan sinkron akan memudahkan pemerintah dan DPRD agar perusahaan menetapkan program tepat sasaran, untuk mensejahterakan masyarakat diwilayah operasionalnya masing masing.
“Untuk itu kita terus berkomitmen mengawal pengesahan Perda CSR yang terus digodok bersama Pemkab dan DPRD Mahulu sejak 2018. Sehingga nantinya program CSR tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah,” tegas Bulan.
Penulis : Alfian
Editor : Redaksi
Publisher : Rina
