SAMARINDA, Swarakaltim.com – Memperingati Hari Statistik Nasional 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Kaltim menggelar kegiatan diskusi dengan mengundang tiga orang Guru Besar dari Universitas ternama di Indonesia.
Kepala BPS Kaltim Yusnir Juriana menjelaskan tiga guru besar yang didaulat sebagai pembicara diantaranya Guru Besar Universitas Padjadjaran, Arief Anshory, Guru Besar Universitas Mulawaran Hj. Eny Rochaida dan Guru besar Universitas Lampung Bustanul Arifin.
“Tiga guru besar tersebut akan memaparkan sejumlah pemikirannya dalam diskusi yang dilaksanakan secara virtual, Kami juga mengundang Sekretaris Utama BPS RI Atqo Mardiyanto serta sejumlah pejabat Pemprov Kaltim pada kegiatan itu,” kata Yusnir Juriana di Samarinda, Kamis.
Yusnir berharap melalui diskusi tersebut bisa terlahir ide atau gagasan cerdas terkait program pembangunan di Kaltim menyongsong Ibu Kota Nusantara, dan sejumlah program lainnya dari Pemprov Kaltim seperti halnya penanganan kemiskinan di daerah.
“Diskusi ini harus bisa membangun sinergi semua aspek pembangunan di Kaltim, seperti pembangunan pertanian dan perlindungan sosial serta transformasi struktural di Provinsi Kaltim,” jelasnya.
Secara umum, lanjut Yusnir tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong perubahan menuju arah pembangunan berkelanjutan didasari hak asasi manusia serta kesetaraan untuk menciptakan pembangunan di bidang sosial, ekonomi serta lingkungan hidup.
SDGs ditetapkan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal.
Kebijakan perlindungan sosial dapat menjadi satu instrumen untuk mewujudkan tujuan SDGs, karena kebijakan ini dapat mendorong pencapaian tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.
Yusnir menyebutkan tingkat kemiskinan pedesaan di Kaltim lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di perkotaan pada Maret 2022. Prosentase kemiskinan di pedesaan sebesar 9,64 persen sedangkan di perkotaan tercatat 4,80 persen.
Masyarakat pedesaan sangat tergantung pada sektor pertanian sebagaimana pencaharian mereka, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan dari sektor pertanian atau melalui kebijakan sosial bagi petani.
Selain itu, tantangan lain dalam pembangunan wilayah Kaltim adalah kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan IKN di Kaltim diprediksi akan mempercepat transformasi struktural ekonomi pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan Kaltim.
Yusnir menambahkan masalah kemiskinan serta tantangan penetapan IKN berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan di Provinsi Kaltim.
“Perlu adanya desain kebijakan pembangunan yang tepat di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan khususnya menyambut IKN,” kata Yusnir.(adv-diskominfo kaltim/kmfkt)
