BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – BPJS Ketenagakerjaan di usia 45 tahun,terus berkomitmen berkembang dan bergerak maju, menjaga integritas serta menyatukan semangat yang datang dari seluruh insan BPJS ketenagakerjaan serta stakeholders guna mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia.
“Pada momen di Hari Ulang Tahun BPJS Ketenagakerjaan ke-45, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah baik Gubernur, Walikota/Bupati, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Serikat Pekerja serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya yang telah menghadirkan negara dalam bentuk perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat pekerja diwilayah Kalimantan”,kata Rini Suryani, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan kepada awak media. Minggu (18/12/’22)
Rini menjelaskan, hingga 30 November 2022, Coverage Share di Wilayah Kalimantan terus meningkat saat ini di 45,17% atau 2,7 juta pekerja dari 5,9 juta angkatan kerja di wilayah Kalimantan yang dilindungi oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan, jumlah 2.7 juta peserta aktif tersebut terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PU) dan PMI (Pekerja Migran Indonesia), Bukan Penerima Upah dan pekerja Proyek Jasa Konstruksi yang tersebar di 5 (lima) Provinsi di Pulau Kalimantan. Dari 2,7 juta pekerja yang sudah dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 55,36 % untuk segmen pekerja Penerima Upah dan 14,07 % segmen Pekerja Bukan Penerima Upah.
“Sedangkan untuk klaim Jaminan yang sudah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan tahun 2022 sampai dengan bulan November sebesar 2,6 Trilyun atau Rp 2.688.842.918.444,- dengan total sebanyak 258.826 klaim, terdiri atas 182.666 Klaim Jaminan Hari Tua (JHT), 22.143 Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), 6.166 Klaim Jaminan Kematian (JKM), 46.490 Klaim Jaminan Pensiun (JP) dan 1.361 Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)”, ujar Rini.
Rini menjelaskan, untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia menuju full coverage ditahun 2026 sebanyak 70 juta pekerja, didukung dengan dikeluarkannya regulasi oleh Pemerintah yaitu; Inpres No. 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial, Inpres No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023, BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan strategi ekstensifikasi, intensifikasi dan retensi peserta dengan bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan strategi Stakeholders Pentahelix (Government, Academic, Media, Community dan Business), utilisasi agen Perisai, dan sosialisasi kepada masyarakat baik langsung maupun melalui media elektronik serta melakukan kampanye Kerja Keras Bebas Cemas.
Perlindungan Non ASN diwilayah Kalimantan saat ini sebanyak 282.864 Non ASN (90%) sudah dilindungi program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan untuk pekerja rentan yang sudah dilindungi melalui APBD sebanyak 81.798 (34,44%) dari 237.542 pekerja rentan (Petani, nelayan, penggiat agama, Pemulung sampah relawan kebakaran/bencana, dan UMKM).
Rini menambahkan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah peduli kepada masyarakat sebanyak 35.440 pekerja rentan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Grogot sebanyak 32.000 pekerja rentan dan Pemerintah Daerah lainnya melalui APBD sudah memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Salah satu upaya meningkatkan coverage share terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial kepada seluruh masyarakat diwilayah Kalimantan guna menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, masyarakat mandiri yang tidak bergantung kepada orang lain ketika mengalamai resiko sosial ekonomi (resiko kecelakaan kerja dan resiko meninggal dunia). Saat ini beberapa daerah lainnya di Kalimantan juga melakukan strategi upaya memberikan perlindungan masyarakatnya melalui Ekosistem Desa dari APBDes dengan program 1 Desa 100 pekerja di Kalimantan Barat, Program. (*/db)
