SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kaltim menerima hasil pengawasan Badan Pengawsan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim. Hasil pengawasan itu diterima Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi.
Wagub Hadi, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Badan Pengawsan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim beserta jajarannya, yang telah melakukan menyerahkan ikhtisar hasil pengawasan perwakilan BPKP) Provinsi Kaltim semester 1 tahun 2023.
“Ikhtisar hasil pengawasan ini, akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan untuk menghindari dari kesalahan, kelalaian dan ketidaktahuan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim,” kata Hadi Mulyadi pada acara penyarahan ikhtisar hasil pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Kaltim semester 1 tahun 2023, yang diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan Manalu, didampingi Koordinator Pengawas (Korwas) Bidang APD Ata Sumirta. Korwas Bidang P3A Hary Eka S. Korwas Bidang Investigasi Hisyam Wahyudi. Subkor RKBMN Yusep S, Serta Perwakilan Inspektorat Kaltim, di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Kamis (7/9/2023).
Wagub Hadi menambahkan, Perwakilan BPKP Kaltim merupakan mitra strategis yang diharapkan dapat membantu memastikan program-program pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan efektif dan efesien, sehingga setiap penyerapan anggaran yang ada dapat memberikan rasa adil dan makmur bagi masyarakat Kaltim.
“Terima kasih kepada perwakilan BPKP Kaltim atas kerja keras, dan komitmennya yang telah diberikan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah,” jelasnya.
“Hasil-hasil pengawasan yang disampaikan hari ini, adalah cerminan dari sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mewujudkan pemerinthan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Hadi Mulyadi menambahkan, setiap penyampaian hasil pengawasan seperti hari ini, selalu dihadapkan pada berbagai rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak hanya sekedar intruksi teknis, melainkan merupakan penggilan untuk segera memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pemerintahan.
“Karena itu, Pemprov Kaltim akan segera mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” jelasnya.
Penyerahan hasil tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Hasoloan.(aya/sk)
