Foto Foto Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Berau Suharno
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Hal menarik dari pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Berau terhadap penetapan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023, dimana meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perlu melakukan penataan prioritas program yang benar-benar penting dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah.
“Tujuannya, untuk meningkatkan semangat dasar dan mengangkat konsep yang dapat mendorong ke arah pencapaian visi Kabupaten Berau dengan suatu langkah tepat pelaksanaan misi berbasis kinerja yang berkarakter,” ungkap Wakil Ketua F-PPP Suharno.
Pada kesempatan itu juga, F-PPP menghimbau seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal, dan padat karya. Kedepannya semua OPD yang bertugas di lapangan benar-benar pada peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), khususnya terkait perwujudan jalan usaha tani dan jalan kampung.
“Karena realisasi itu sangat diperlukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat kampung. Kami juga mengingatkan kepada Pemerintah, jangan sampai seperti yang kita lihat saat ini pengembangan di kampung pesisir dan kampung yang ada di pedalaman sangat tidak imbang dibanding dengan pembangunan yang ada di Kota Tanjung Redep,” papar Dewan yang merupakan Anggota Komisi I DPRD Berau itu.
Dalam hal pendidikan F-PPP juga memberi penekanan yakni kearah infrastruktur. “Kami meminta kepada Pemerintah daerah sekiranya untuk memprioritaskan di TA 2024 usulan Dinas Pendidikan (Disdik) yaitu pembangunan SD 001 Filial Kampung Labanan Makmur yang mana ada dua wilayah penduduk yaitu RT 12 Labanan Makmur dan RT 11 Labanan Jaya yang lebih terkenal disebut dengan Lamin yang berjarak kurang lebih sekitar 9 km, masuk wilayah Kecamatan Teluk Bayur,” imbuh Suharno.
Kedepan dengan adanya dibangunkan sekolah di daerah tersebut akan membantu para orang tua murid. “Sebab tahun 2020 lalu lokasi pernah kami lihat langsung dengan PPK dari Disdik yang mengecek ada 4 hektar tanah telah diwakafkan secara resmi oleh Pemerintah Kampung kepada Pemkab Berau khusus untuk pembangunan SD dan SMP. Kebetulan Komisi 1 juga sudah melakukan rapat dengan Disdik bahwa perencanaan sudah selesai dianggarkan di tahun 2022 jadi tinggal dianggarkan pembangunannya saja,” tuturnya lagi.
Bidang lain yang juga mendapat perhatian serius F-PPP yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, agar dengan segera untuk memerintahkan PPK-nya memproses pelelangan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kalau ada yang kekurangan administrasi maka PPK nya harus lebih proaktif untuk memberitahu kepada kelompok taninya agar dengan segera melengkapinya, jangan sampai kalau tidak ditanya oleh kelompok tani tidak ada pemberitahuan justru kalian semua yang harus banyak memberi edukasi dan melayani masyarakat petani bukan malah sebaliknya kalian minta dilayani
“Perlu kami ingatkan ini sudah bulan Oktober dan tinggal hanya beberapa bulan saja tahun 2023 berganti, disisi lain masyarakat sangat khawatir kalau sampai aspirasinya tidak terakomodir di tahun ini yang mengakibatkan Silva. Harap perhatian Pemerintah Daerah beserta OPD nya,” Suharno. (Adv/Nht)
