Penyesuaian di Sektor Pariwisata Perlu, Namun Hendaknya Perhatikan Aspek Sosial

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Pembangunan di Kabupaten Berau, akhir tahun ini di setiap kecamatan terus menggeliat terutama sektor infrastruktur oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Termasuk sektor pariwisata juga mendapat penyesuaian. Namun hendaknya pengembangan infrastruktur harus perhatikan aspek sosial.
Mengungkapkan hal itu Ketua Komisi III DPRD Bumi Batiwakkal, Saga saat dijumpai di kantornya Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb, baru baru ini. “Kenapa demikian, sebab pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya dilakukan secara sepihak. Artinya jangan hanya berbicara satu Dinas, tetapi libatkan yang lainnya karena kita harus perhatikan aspek sosial,” ungkap Dewan yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPRD Berau itu.
Dirinya menegaskan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan jajarannya harus bisa lakukan penyesuaian. Terutama pada sektor pariwisata, karena kedepan bidang itu menjadi salah satu andalan daerah, sehingga sangat wajib harus ada penyesuaian. Tetapi harapnya jangan sampai dengan pembangunan kios cenderamata di Pelabuhan Sidayang Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan terkesan kumuh, sayang anggaran.
“Intinya saya mengimbau jangan sampai proyek pembangunan infrastruktur yang selama ini dianggap baik oleh OPD terkait, namun menutupi proyek pembangunan-pembangunan yang lain sedang berlangsung atau sudah ada. Mengacu hal itulah, saya meminta OPD terkait bisa menyesuaikan kondisi alam yang ada. Karena jangan sampai realisasi pembangunan di akhir tahun 2023 ini menjadi keresahan bagi masyarakat,” ujarnya lagi.
Pasalnya tambah Wakil Rakyat dari Partai berlambang Ka’bah tersebut, tidak ingin inovasi pembangunan fisik hingga infrastruktur jelang akhir tahun jadi terkesan kumuh. Karena lokasi objek wisata bahari di Berau memang perlu selalu ditingkatkan, tetapi pertimbangkan berbagai aspeknya. “Kami harap pembangunan infrastruktur kios cenderamata dan proyek fisik lainnya yang tidak tepat sasaran setelah terealisasi, tidak dipandang kumuh di tengah masyarakat,” bebernya mengakhiri. (Adv/Nht/Asti)

www.swarakaltim.com @2024