Balikpapan,swarakaltim-com, Pemerintah Kota Balikpapan bekerjasama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) menggelar sosialisasi aksebiiltasi untuk penyediaan fasilitas umum ramah disabel. Kegiatan ini diikuti oleh camat dan lurah se Kota Balikpapan. Dalam kegiatan ini juga, terdapat penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU antara lembaga SIGAB dengan Walikota Balikpapan yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakot, Andi Yusri Ramli.
“Kami sangat mengapresiasi kepada SIGAB yang telah menyelenggarakan sosialisasi ini. Beberapa waktu lalu SIGAB juga sempat menggagas kegiatan serupa dengan sasaran SD dan Puskesmas di Kota Balikpapan,”tegas Yusri kepada awak media, Selasa (7/11/2023).
Lanjut Yusri, tentunya pemerinta hktoa akan mendukung adanya aksesibilitas atau fasilitas bagi kaum difabel, dalam berbagai sarana publik.Dikarenakan para difabel juga memiliki hak serupa dengan warga negara lainnya, dalam akses pelayanan publik . Hal ini sudah tertulis dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016.
“Untuk penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan akses lainnya.Apalagi kini Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan mewujudkan kota yang nyaman dihuni bagi semua kalangan,” tegasnya.
Yusri meminta kepada camat dan lurah untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Karena saudara memimpin OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan terdekat dengan masyarakat. Maka lingkungan kerja saudara harus ramah, merangkul serta mengakomodir semua kalangan tanpa kecuali.
Sementara itu , Direktur SIGAB Balikpapan Suharto menyampaikan, pihaknya sangat antusias untuk membangun kerjasama dengan Pemkot Balikpapan.Kami dari unsur disabilitas harus mempersiapkan diri. Karena terpilihnya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara menjadi pionir Provinsi yang inklusif terhadap disabilitas.
Dengan kerap memperhatikan beberapa hal. Mulai dari peningkatan kapasitas para disabilitas, memberi pemahaman stakeholder tentang hak-hak disabilitas, dan juga terpenting bagaimana mempersiapkan infrastruktur fisik maupun pemerintahan baik dari Keluarahan, Kecamatan, sampai Kota.
“Seperti mempersiapkan sistem yang inklusif ini pekerjaan panjang, dan kami harap tetap bersemangat untuk mewujudkan inklusi dengan kekuatan tekad yang kuat,” akunya.
Sekretaris DKK Balikpapan Hasnah Haerani mengatakan, sosialisasi ini bertujuan membentuk sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi layanan akses disabilitas.
“Harapannya, dapat menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak kelompok sasaran penyandang disabilitas,” katanya. Hal ini ditandai meningkatnya akses pelayanan publik bagi disabilitas dalam sektor kesehatan. Sehingga, pertemuan ini diikuti oleh seluruh pimpinan puskesmas di Kota Beriman,” tutupnya
