BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan meminta solusi terkait nasib PKL Lapangan Merdeka yang dilarang berjualan.
Pasalnya larangan tersebut memberatkan bagi PKL yang bergantung penghasilan dari berjualan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman menilai Pertamina perlu memberikan toleransi kepada pedagang agar diberikan kesempatan untuk kembali berjualan.
Mengingat para pedagang mengandalkan lapangan itu untuk mendapatkan penghasilan.
“Sejak larangan berjualan para PKL mengeluh. Kita juga menghormati karena pihak Pertamina juga punya otoritas dan kewenangan untuk penataan dalam hal area mereka,” ujarnya, Jumat (17/11/2023).
Untuk itu, Taufik meminta pihak Pertamina mempertimbangkan sistem usaha untuk masyarakat Balikpapan yang berharap mengais rezeki di situ.
“Kita menyayangkan itukan lumayan pendapatan para PKL, yakni dari sektor yang pulang kerja hingga mengais rezeki di area Lapangan Merdeka,” tuturnya.
Menurut Taufik, alasan Pertamina tetap harus berbanding lurus dengan aturan hukum di pemerintah setempat. Artinya penertiban tetap harus mengedepankan solusi. Seperti penataan ulang yang mengusung konsep keindahan kota. Bukan sebatas melarang tanpa ada solusi dan pembinaan.
“Kalau kemudian, sama-sama pembinaan seperti itu ditata ada kesepakatan kalau area Lapangan Merdeka tidak bersih. Para PKL akan dievaluasi sekali, dua kali, hingga ketiga kalinya dan kalau berkali-kali berarti para PKL tidak komitmen. Tapi jangan secara sepihak saja,” tambahnya.(pr)
