BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – DPRD Kota Balikpapan meminta pemerintah memperkuat sosialisasi program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pasalnya program prioritas nasional ini masih kurang peminatnya di kota minyak. Padahal program ini cukup membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah mengatakan PTSL yang ada di Balikpapan termasuk program strategis pemerintah. Karena itu harus terlaksana dengan target mencapai 20 ribu sasaran. Namun ada warga mengeluhkan masalah pengurusan Izin Memiliki Tanah Negara (IMTN) yang terlalu lama dan memakan biaya.
“Untuk Balikpapan kenyataannya baru sekitar 27 persen atau sekitar 6-7 ribuan yang baru selesai dikerjakan. Sisanya kemana. Nah ini, ada permasalahan yang dipakai atau di bawah Kecamatan dan Kelurahan. Masyarakat kalau membuat PTSL harus ada IMTN,” ujarnya, Sabtu(18/11/2023).
Laisa menilai pemerintah masih belum berkomitmen mengawal program ini. Akibatnya program dari pemerintah pusat tersebut belum terserap secara maksimal. Sementara masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan sertifikat tanahnya. “Seharusnya pemerintah setempat serius mengawal ini. Mulai camat dan lurahnya. Kan sudah ada regulasi yang mempermudah. Tinggal komitmen pelayanan ke masyarakat untuk dapat hak atas tanahnya,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Laisa, Pemkot Balikpapan harus bisa bersinergi dengan ATR/BPN. Terutama dalam percepatan pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) menjadi sertifikat.
“Ini yang juga menjadi kesepahaman bersama saat kami saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak ATR/BPN beserta camat untuk mengawal program ini,” tambahnya.(pr)
