DPRD Siap Mendukung Percepatan Terealissinya BLK

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Berau selain merupakan salah satu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini, terdesak perlu segera diwujudkan karena daerah harus bisa lahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki skill yang bagus, agar para perusahaan tidak menggunakan tenaga kerja luar untuk tenaga ahli.

Mengungkapkan hal itu Anggota DPRD Bumi Batiwakkal, Sakirman baru baru ini. “Namun sayang hingga saat ini gagasan pembangunan BLK belum ada kemajuan, kecuali infonya lahan yang dianggap prospek dijadikan lokasi telah definitif. Jika memang Pemerintah melalui OPD terkait akan membahas lebih lanjut, saya siap mendukung percepatan terealisasinya BLK,” jelasnya.

Sekarang tambahnya, kalau memang lokasi sudah ada, harap sejauh mana tahapan telah berjalan diinformasika kepada DPRD biar ada acuan untuk mendorong ke tahap selanjutnya yakni pembangunan awal.

“Jadi, kalau memang lahan sudah siap kami akan coba giring di pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 mendatang. Harapannya agar dapat porsi di murni tahun depan, sebagai langkah awal kita targetkan bahwa harus sudah ada progres ketahap lebih lanjut BLK tersebut,” imbuh Dewan dari Komisi II DPRD Kota Sanggam (julukan Kota Tanjung Redeb) itu.

Karena selama ini lanjutnya, dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meningkatkan SDM lokal untuk mengikuti pelatihan mekanik, pengelasan, operatort dan bidang lainnya dengan mengirim ke Samarinda dan Balikpapan. Sebab hanya di kedua Kota tersebut di Kalimantan Timur (Kaltim) ada BLK. Namun peluang untuk membina kuotanya snagat minim setiap tahunnya, mungkin hanya mampu 16-20 orang.

“Saya anggap daya serap kalau hanya sejumlah tersebut setahunnya, itu sangat minim. Artinya bagaimana bisa dalam jumlah lebih banyak yang diberi pelatihan dan cukup didalam daerah yakni dengan wujudkan pembangunan BLK secepatnya. Memang akan memerlukan anggaran besar di awal, tetapi kelanjutannya selain berdampak positif ke masyarakat, Pemerintah daerah tidak perlu anggarkan pelatihan keluar daerah lagi. Dan luar biasanya lagi jumlah SDM bisa diberikan pelatihan bisa lebih banyak dari kalau kita mengirim ke luar daerah,” papar Wakil Rakyat asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Adv/Nht)

Bagikan: