TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Sakirman mengatakan, bahwa untuk sektor pertanian pasti diberi porsi melalui APBD setiap tahunnya. Jadi, supaya anggaran yang ada tepat sasaran, hendaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lakukan pemetaan sektor tersebut.
“Tujuannya, agar pertanian di wilayah Bumi Batiwakkal lebih terarah, hasil produksi memuaskan dengan komoditi beragam. Positifnya apabila telah ada pemetaan, berikutnya dibuat masterplan pada sektor pertanian, akan mempermudah penganggaran guna pengembangan pertanian secara luas. Dan tentunya anggaran yang dikucurkan Pemerintah daerah juga bakal tepat sasaran,” katanya.
Jadi masterplan itu tambahnya, perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Kenapa demikian, agar masyarakat mengetahui lahan persawahan mana saja yang tidak boleh dialih fungsikan, supaya selalu terjaga. Selain itu setiap kampung juga perlu diarahkan untuk menanam komoditas yang berpotensi di kampung masing-masing. Sehingganya tidak semua kampung menanam komoditas yang sama.
“Intinya, kalau sentra komoditinya berbeda, tentu bisa menjaga stabilitas harga di pasar. Karena saat tiba waktunya panen semua produksi bisa dijual tanpa ada yang terbuang karena bukan dari satu komoditi. Besar harapan saya, agar semua anggaran yang mengalir untuk bidang pertanian ke Kabupaten Berau bisa tepat sasaran. Sekaligus merata diberikan kepada kampung yang memiliki sentra pertanian,” jelas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan (dapil) 4 meliputi Kecamatan Sambaliung, Tabalar dan Kelay tersebut.
Lanjutnya, adapun program penunjang sektor pertanian yang rutin dilakukan Pemkab Berau yakni pembangunan irigasi pertanian. Yang mana saat ini juga sedang berjalan baik rehabilitasi maupun pembersihan irigasi. Salah satunya di Kampung Buyung Buyung dan Kampung Semurut Kecamatan Tabalar.
“Dengan adanya pemetaan sebagaimana sektor pariwisata, sehingga dalam pengembangannya lebih terarah. Jangan sampai akibat tidak ada acuan sehingga antar OPD programnya bertabrakan. Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) membuat program di salah satu kampung, ternyata Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga membuat program yang sama di sana. Dampaknya sayang anggaran jadi mubajir, ini dihindari dengan harus ada pemetaan sektor pertanian didaerah kita,” imbuh Sakirman. (Adv/Nht)
