SAMARINDA, Swarakaltim.com – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih dinilai belum optimal meskipun terus menunjukkan peningkatan. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltim, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kaltim pada 2022 tercatat sebesar 77,44 dan naik menjadi 78,20 pada 2023. Namun, meski ada peningkatan, angka ini belum mencerminkan potensi maksimal provinsi yang kaya sumber daya alam ini. Hasanuddin menegaskan bahwa IPM harus menjadi perhatian serius, karena menyentuh langsung aspek-aspek fundamental pembangunan manusia.
Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah kesehatan. Hasanuddin menilai masih banyak persoalan kesehatan yang harus segera ditangani, termasuk kasus stunting yang masih ditemukan di rumah sakit dan puskesmas.
“Stunting tidak seharusnya menjadi masalah di provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Ini menandakan ada yang perlu dibenahi dalam tata kelola kesehatan kita,” ungkap Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.
Ia juga mendorong adanya peningkatan layanan kesehatan di wilayah pedalaman dan perbatasan. Fasilitas kesehatan yang memadai harus menjadi prioritas agar seluruh masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan yang layak.
Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi fokus utama. Hasanuddin menyebutkan, setiap tahun muncul masalah yang sama, seperti kurangnya sekolah, bangunan yang tidak layak, dan banyaknya siswa yang tidak terakomodir dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Di daerah pedalaman dan perbatasan, banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Jumlahnya pun tidak mencukupi untuk menampung semua anak usia sekolah. Ini harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya program peremajaan bangunan sekolah dan peningkatan sarana belajar untuk mendukung pendidikan berkualitas di seluruh wilayah Kaltim.
Hamas juga menyoroti rendahnya indeks pendapatan masyarakat di Kaltim. Padahal, provinsi ini memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi dan didukung kekayaan alam yang melimpah.
“Pendapatan masyarakat kita belum merata. Banyak warga, terutama di pedalaman, yang belum menikmati hasil dari pembangunan dan kekayaan alam Kaltim. Ini harus menjadi perhatian bersama agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” tambahnya.
Hamas menegaskan, fokus utama DPRD Kaltim ke depan adalah memastikan peningkatan IPM melalui berbagai kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah mendasar yang menghambat peningkatan IPM.
“IPM bukan hanya angka, tetapi cerminan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, dan pendapatan yang meningkat, kita dapat membawa Kaltim menjadi provinsi yang benar-benar maju dan sejahtera,” tutup Hamas.(adv-dprd kaltim)
