SAMARINDA, Swarakaltim.com — Sistem pendidikan di Indonesia kerap berubah-ubah. Pada dasarnya, hal ini tidak begitu jadi masalah sepanjang beri dampak positif bagi peningkatan kecerdasan bangsa. Demikian diutarakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin. Namun, Fuad menyoroti kebijakan yang melarang kepala sekolah untuk mengajar, yang menurutnya membawa dampak negatif bagi interaksi antara kepala sekolah dengan siswa dan guru. “Saya berasal dari dunia pendidikan, jadi tentu saya melihat regulasi yang ada dari sudut pandang pendidikan. Setiap pemimpin memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam membuat keputusan, dan itu tidak selalu seragam. Yang penting

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Indonesia Emas 2045 diyakini Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Budianto bisa terwujud. Asalkan, generasi muda harus ambil peran. Menurutnya, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 bukanlah sekadar slogan, tetapi sebuah tujuan besar yang memerlukan komitmen bersama, terutama dari generasi muda. “Cita-cita Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar slogan, tetapi sebuah tujuan besar yang membutuhkan komitmen semua elemen masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Budianto. Budianto mengingatkan, peran generasi muda dalam mencapai Indonesia Emas sangatlah penting. “Tahun 2045 adalah titik penting, di mana Indonesia diharapkan mampu

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, mengajak mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk memperdalam pendidikan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ajakan tersebut disampaikan Afif dalam acara diskusi publik bertajuk “Politisi Muda: Antara Harapan dan Realita dalam Menghadapi Tantangan Politik Menuju Indonesia Emas 2045”, yang digelar IMM Samarinda di Bagios Cafe, Jalan KH Abdurrasyid, Samarinda Kota. “Kalau junior-junior saya bisa melewati apa yang saya capai, saya justru senang, bukan iri. Itu tanda mereka lebih baik. Keluar dari comfort zone (zona nyaman) adalah langkah pertama yang

  SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jahidin, menyampaikan DPRD memiliki komitmen penuh untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Timur dengan menjalin sinergi bersama pemerintah provinsi dan penyelenggara pemilu lainnya. Langkah ini dilakukan demi memastikan kelancaran dan kejujuran dalam proses pemilu. “Sebagai mitra pemerintah daerah, kami di DPRD bertanggung jawab untuk menjaga jalannya Pilkada Serentak dengan baik. Kami mendukung sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemilu untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang adil dan demokratis,” ujar Jahidin. Jahidin juga menegaskan pentingnya koordinasi antara DPRD dengan KPU, Bawaslu dan Panwaslu untuk

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Meski sudah ada perbaikan gorong-gorong di Jalan Pangeran Antasari Samarinda, namun banjir masih dijumpai. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) untuk menanganinya. Menurut Subandi, banjir di kawasan ini sudah pernah diatasi dengan membuat polder, namun solusi tersebut tidak memadai untuk mengatasi masalah ini dalam jangka panjang. “Banjir di Jalan Antasari ini tetap menjadi masalah serius,” ujar Subandi. Subandi menyebutkan, warga yang bermukim di kawasan terdampak banjir telah menyarankan untuk membuat saluran air tambahan atau “crossing” untuk memperlancar

  SAMARINDA, Swarakaltim.com — Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal dipandang harus segera diimplementasikan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra, menekankan pentingnya hal itu. Apalagi telah disahkan pada Agustus 2024. Perda ini mengatur, bahwa 75 persen dari tenaga kerja yang terlibat dalam proyek-proyek di Kaltim harus berasal dari kalangan lokal. Menurut Andi Satya, meski perda sudah disahkan, belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pelaksanaannya, sehingga perda tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal. “Perda ini sudah kita resmikan, tapi sampai sekarang belum ada Pergub yang mengatur pelaksanaannya. Akibatnya, perda