TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Elita Herlina tidak akan bosan bosannya mengingatkan semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Batiwakkal untuk mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018, yang mewajibkan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. “Kenapa hal ini selalu kami dengungkan. Karena kami berharap payung hukum yang ada diterapkan secara utuh oleh seluruh perusahaan, bergerak dibidang apapun yang beroperasi di Berau. Meskipun menurut informasi kami terima, ada beberapa perusahaan telah menerapkan ada juga belum merealisasikan 100 persen aturan mempekerjakan tenaga

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Adanya kebijakan Pemerintah pusat (Pempus) untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025, ternyata berpengaruh sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kota se Indonesia termasuk Kabupaten Berau. “Terkait hal tersebut karena harus dijalankan, tentu setiap daerah termasuk Bumi Batiwakkal bakal merealisasikan kebijakan itu. Namun berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingganya ada beberapa program harus dipangkas anggarannya,” kata Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sumadi saat dijumpai di salah satu kegiatan musrenbang tingkat kecamatan baru baru ini. Hanya saja tambahnya, bagaimanapun dampak dari adanya efisiensi anggaran

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Penanganan sektor kesehatan masyarakat, agar lebih maksimal bukan hanya mengandalkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau semata, tetapi peranan berbagai pihak sangat diharapkan, apakah secara mandiri ataupun dengan kolaborasi. Sebagaimana program baru terealisasi akhir Januari lalu bertempat di Rumah Sehat BAZNAS, berlokasi di jalan SA Maulana, Kecamatan Tanjung Redeb, dimana kegiatan bakti sosial (Baksos) operasi katarak, hernia, bibir sumbing, dan benjolan gratis terselenggara atas kolaborasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Berau Coal, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Cabang Sinar Mas, Perdami Kaltim-Kaltara, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Kesehatan, Kodim 0902/Berau,

Liliansyah: Kalau Ada Yang Tidak Diperpanjang Harap OPD Terkait Perjuangkan TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Wilayah Kabupaten Berau hingga saat ini masih kekurangan tenaga Kesehatan juga Pendidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun yang sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Solusi diambil Pemerintah daerah (Pemda) akan kondisi itu dengan mempekerjakan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau honorer. Namun karena adanya kebijakan Pemerintah pusat tidak boleh memperpanjang tenaga honorer berdampak terhadap seluruh kabupaten kota se Indonesia termasuk Bumi Batiwakkal. Dalam situasi tersebut Pemda Berau berupaya tetap memperjuangkan tenaga PTT khususnya yang bertugas