SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih masih belum optimal. Kota Samarinda tercatat memiliki angka partisipasi lebih rendah dibandingkan daerah lain di tingkat kabupaten/kota.
Ketua KPU Kota Samarinda, Firman Hidayat, menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah banyaknya pemilih yang tidak berada di lokasi sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) mereka.
“Sebagai contoh, dalam satu DPT, terdata pemilih yang memiliki KTP setempat, tetapi secara fisik mereka tidak berada di sana,” ujar Firman dalam diskusi yang berlangsung di Hotel Harris pada Senin (24/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), dari sekitar 600 ribu pemilih, terdapat sejumlah warga yang hanya teridentifikasi berdasarkan KTP mereka.
“Kami menerima informasi dari pantarlih dan ketua RT. Namun, kami tidak memiliki kewenangan untuk menghapus hak pilih seseorang atau mencoret data pemilih yang tidak berada di lokasi DPT-nya,” jelasnya.
Firman menambahkan bahwa keputusan untuk tidak mencoret pemilih dilakukan dengan asumsi bahwa mereka masih memiliki kemungkinan hadir saat hari pemilihan. Jika mereka datang dengan menunjukkan KTP, maka hak pilih mereka tetap harus dilayani.
“Kami tetap berasumsi bahwa mereka akan datang, karena identitas mereka sah. Jika dicoret, justru dapat menimbulkan permasalahan baru,” lanjutnya.
Ia mencontohkan bahwa daerah perdagangan, khususnya kawasan niaga, memiliki tingkat partisipasi rendah karena banyak penduduk yang terdaftar di sana hanya sebagai pekerja sementara dan kembali ke tempat asalnya saat hari pemilihan.
“Wilayah niaga ini dihuni oleh banyak pekerja yang berdagang di Samarinda, tetapi mereka tidak memiliki KTP setempat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menunjukkan permasalahan lain, yakni masih adanya pemilih yang tercatat dengan alamat RT 0, sehingga sulit menentukan lokasi pemungutan suara mereka.
“Beberapa pemilih masih memiliki KTP dengan alamat RT 0, yang membuat kami kesulitan dalam menentukan TPS yang sesuai bagi mereka,” ungkapnya.
Firman menegaskan bahwa berbagai kendala ini menjadi faktor utama yang menyebabkan angka partisipasi pemilih tidak maksimal. Namun, ia meyakini bahwa tingkat kehadiran pemilih di Samarinda tetap tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain.
“Ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka golput. Namun, saya yakin jika dibandingkan dengan Kabupaten Mahulu, satu kelurahan di Samarinda saja memiliki jumlah pemilih yang jauh lebih besar,” tutupnya.(Dhv)
