TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Adanya kebijakan Pemerintah pusat (Pempus) untuk melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2025, ternyata berpengaruh sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten kota se Indonesia termasuk Kabupaten Berau.
“Terkait hal tersebut karena harus dijalankan, tentu setiap daerah termasuk Bumi Batiwakkal bakal merealisasikan kebijakan itu. Namun berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah, sehingganya ada beberapa program harus dipangkas anggarannya,” kata Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sumadi saat dijumpai di salah satu kegiatan musrenbang tingkat kecamatan baru baru ini.
Hanya saja tambahnya, bagaimanapun dampak dari adanya efisiensi anggaran tersebut DPRD meminta pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan Masyarakat.
“Saya percaya dengan sinergi antara pihak eksekutif dan legeslatif, kita dapat terus membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peran masing-masing, meskipun dalam kondisi keuangan sebagaimana tahun ini. Mari Bersama kita upayakan sisa anggaran bisa direalisasikan focus untuk program program yang bisa meningkatkan perekonomian daerah demi kesejahteraan rakyat,” papar Dewan asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (Adv/Nht)