BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan. Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menegaskan pihaknya akan mengawal perkembangan kasus ini agar tidak berdampak negatif pada masyarakat, khususnya terkait keamanan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM). “Kami sangat prihatin dengan kasus ini karena selain merugikan negara dalam jumlah besar, ada juga indikasi dampaknya terhadap konsumen, termasuk dugaan kerusakan onderdil kendaraan akibat kualitas BBM yang dipertanyakan,” ujar Budiono kepada awak media, Kamis (27/2). Kasus yang kini tengah dalam penyelidikan

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – DPRD Kota Balikpapan mendorong agar pesantren kilat kembali digalakkan selama bulan Ramadan. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya memperkuat pemahaman agama, tetapi juga membentuk karakter pelajar agar lebih baik secara spiritual maupun sosial. “Kami berharap pesantren kilat dapat kembali dihidupkan, karena Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mempererat silaturahmi,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim,Iim, Kamis (27/2). Lim mengaku, pihaknya mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan yang telah mengurangi jam belajar selama Ramadan. Menurutnya, kebijakan tersebut memberi kesempatan bagi pelajar untuk lebih fokus pada

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – alikpapan– Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengonfirmasi bahwa Jalan Mukmin Faisal telah rampung dan sudah bisa dilintasi oleh masyarakat. Jalan ini dibangun untuk mengurangi kemacetan dari arah Sepinggan menuju Jalan Soekarno-Hatta atau daerah Kilometer (Kilo). Selain sebagai solusi kemacetan, jalan ini juga akan menjadi akses penting karena menghubungkan beberapa wilayah strategis. “Jalan ini akan tembus ke arah Kilometer 8 dan ke depannya diharapkan bisa menembus jalan belakang Stadion Balikpapan,” ujar Yusri. Meskipun telah selesai, DPRD Balikpapan belum melakukan inspeksi langsung ke lokasi. “Kami belum melakukan sidak ke jalan tersebut, mungkin dalam

MAKKASAR, Swarakaltim.com – Komisi IV DPRD Balikpapan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Makassar pada Kamis (27/2). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang bangunan pada gedung DPRD. Rombongan dari Balikpapan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, didampingi oleh Komisi IV Siska dan Yusdiana Hakim. Kehadiran mereka disambut oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar yang menerima kunjungan tersebut secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai isi dan penerapan Ranperda tentang bangunan gedung DPRD. Raperda ini dirancang untuk mengatur standar teknis, fungsi, dan pemeliharaan gedung

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah merampungkan finalisasi rancangan tata tertib DPRD dalam rapat kerja yang digelar pada 25-26 Februari 2025 di Jakarta. Ketua Pansus Raperda, Nelly Turuallo, S.E., didampingi oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, S.P., memimpin rapat kerja yang juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Timur. Finalisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata tertib DPRD Kota Balikpapan sesuai dengan regulasi nasional dan dapat

BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Kunjungan Kerja (Kunker) DRPD Pekalongan ke Kantor DPRD Kota Balikpapan. Senin (25/2/2025) pada pukul 10.00 Wita. Di sambut Ketua Komisi A DPRD Pekalongan, H. Kholis Jazuli, menegaskan pentingnya menggali ilmu dari daerah lain untuk memajukan Pekalongan. Dalam kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, ia mengakui bahwa kota tersebut memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih tinggi dibandingkan Pekalongan. “Mengingat Kota Balikpapan memiliki PAD tinggi dan APBD yang besar, kami merasa tidak salah belajar ke sini. Jika dibandingkan, PAD Kota Balikpapan mencapai Rp2 triliun, sedangkan PAD Pekalongan baru sekitar Rp400 miliar. Ini menjadi