TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – LPG Melon merupakan kebutuhan sejuta umat di seluruh kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Berau. Sehingga, masih menyisakan PR yang belum tuntas. Mengingat peredarannya yang masih belum sesuai aturan, khususnya Harga Eceran Tertingginya (HET). Oleh sebab itu dalam waktu dekat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bumi Batiwakkal bakal memanggil pihak Pertamina dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Menurut penjelasan Ketua DPRD Berau Dedi Okto Nooryanto saat di jumpai di sela sela kegiatan musrenbang beberapa waktu lalu, bahwa masalah utama dimasyarakat adalah tidak menentunya harga LPG 3 kilogram tersebut. Karena itu pihak

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Salah satu harapan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) turut andil dalam memastikan apakah PT Madhani Talatah Nusantara (MTN) benar adanya telah mempekerjakan sebanyak 80 persen tenaga local atau tidak. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018. Menyikapi hal itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Subroto menuturkan, karena harapan masyarakat terkait operasional PT MTN masalah kepegawaian, berarti itu adalah porsinya Komisi 1. Lalu untuk tambang merupakan tupoksi dari Komisi 2. Oleh sebab itu, hal tersebut harus di rapatkan terlebih dahulu dengan kedua Komisi yakni Komisi 1

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau masa persidangan I Tahun Anggaran (TA) 2025 telah tuntas beberapa waktu lalu. Dimana hasil reses tersebut telah diserahkan ke Unsur Pimpinan Dewan Bumi Batiwakkal, yang selanjutnya siap diperjuangkan dengan dikomunikasikan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. “Hasil reses, sebagai masukan dalam penyusunan terhadap kebijakan Pemerintah daerah, serta pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPRD. Makanya setelah hasil reses dirangkum disampaikan kepada Pemkab Berau. Oleh sebeb itu beberapa waktu lalu, agar hasil reses tidak terkendala untuk direalisasikan, pihak eksekutif telah

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Selama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) tidak dapat diperbaharui yakni batu bara. Hal itu sudah harus disikapi dengan menghidupkan sektor sektor lain, salah satunya kebeardaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Penekanan kami dari Komisi II terhadap BUMD, harap berkinerja baik, sehat dan profesional. Sebab dengan penyertaan modal telah direalisasikan Pemerintah daerah, tentu berharap kedepan dari beroperasinya Perusahaan milik daerah tersebut akan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkap Anggota Komisi II DPRD Bumi Batiwakkal, Agus Uriansyah baru baru ini. Lanjut Dewan yang juga merupakan